JEMBER – Komisi D DPRD Jember meminta pemerintah kabupaten (pemkab) memastikan pencairan insentif guru ngaji dan marbot tidak berdekatan dengan Ramadan dan Idulfitri 2027.

Kepastian waktu penyaluran dinilai penting agar bantuan tersebut dapat diterima masyarakat saat dibutuhkan, bukan justru menjelang hari raya.

Anggota Komisi D DPRD Jember, Wahyu Prayudi Nugroho, mengatakan persoalan waktu pencairan menjadi salah satu hal yang disorot dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Kabupaten Jember untuk tahun anggaran 2027.

Hal itu disampaikan Wahyu pada Senin (9/11/2026), setelah Komisi D menggelar rapat kerja bersama Bagian Kesra di ruang rapat Komisi D, Sabtu (7/11/2026).

“Jangan sampai insentif guru ngaji, marbot, serta bantuan lainnya pencairannya mepet dengan hari raya,” ujar Wahyu.

Menurut dia, penyusunan anggaran Kesra perlu mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan urgensi dan manfaat langsung bagi masyarakat. Selain kepastian alokasi, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan jadwal realisasi dan ketepatan penerima bantuan.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember itu juga menyoroti pentingnya akurasi pendataan agar bantuan tidak salah sasaran.

“Di ranah inilah pentingnya pendataan secara akurat. Ketepatan sasaran serta waktu penyaluran menjadi bagian penting,” jelasnya.

Dalam pembahasan RKA tersebut, Komisi D turut menyinggung rencana pengadaan seragam pengajian. Program ini dinilai memiliki fleksibilitas waktu pelaksanaan sehingga penjadwalannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan anggaran yang lebih mendesak.

Bagi Komisi D, anggaran kesejahteraan masyarakat tidak cukup dinilai dari banyaknya program atau besarnya alokasi belanja. Pemkab juga harus memastikan setiap program memiliki sasaran yang jelas dan jadwal pelaksanaan yang tepat.

Pembahasan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap perencanaan anggaran pemerintah daerah. Komisi D meminta agar program kesejahteraan masyarakat tidak berhenti sebagai rencana administratif, melainkan direalisasikan sesuai kebutuhan penerima manfaat. (art/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS