Selasa
17 November 2026 | 2 : 02

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Fraksi PDIP DPRD Kota Batu Dorong Perwali Usai Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Disahkan

pdip jatim 260629 ghaida batu 1

BATU – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Batu meminta Pemerintah Kota Batu segera menyusun Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai tindak lanjut atas disahkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Langkah itu dinilai penting agar implementasi perda berjalan efektif dan memberikan perlindungan optimal bagi korban.

Dorongan tersebut disampaikan Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Batu yang juga Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Amirah Ghaid Dayanara, Rabu (29/7/2026).

Menurut Amirah, pembaruan regulasi tersebut merupakan bentuk nyata keberpihakan negara terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sekaligus menggantikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 yang dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum maupun kebutuhan masyarakat.

“Pembaruan regulasi ini sangat penting sebagai payung hukum sehingga dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak lebih komprehensif, responsif, dan inklusif,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penyusunan perda telah melalui proses harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur sehingga selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Amirah menambahkan, regulasi baru tersebut mengatur secara menyeluruh upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan, hingga pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Batu.

Perda juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, termasuk perempuan rentan, anak dalam situasi khusus, penyandang disabilitas, serta kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan perlindungan.

Selain itu, regulasi tersebut memperkuat peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai penyelenggara layanan terpadu, sekaligus mendorong sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, fasilitas kesehatan, dan lembaga pendidikan agar proses penanganan korban lebih cepat dan terpadu.

Sebagai fungsi pengawasan DPRD, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan implementasi perda harus segera ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Wali Kota agar pelaksanaan di lapangan memiliki pedoman teknis yang jelas.

“Kami juga meminta agar setelah Perda ditetapkan, Pemerintah Daerah segera menindaklanjutinya dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai pedoman teknis pelaksanaannya,” tegas Amirah. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Guntur Wahono Siap Fasilitasi Gamelan untuk Kelompok Seni dan Sekolah di Blitar

BLITAR – Keterbatasan alat musik gamelan masih menjadi salah satu kendala kelompok seni dalam menjaga ...
LEGISLATIF

Yordan Dorong Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Usia 35-45 Tahun

SURABAYA – Pelatihan berbasis keterampilan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat usia 35 hingga 45 tahun yang ...
KRONIK

Candra Minta Relokasi Pedagang Pasar Tanjung Dimitigasi, GNI Dipersoalkan

JEMBER – Rencana relokasi pedagang Pasar Tanjung menjelang revitalisasi pasar terbesar di Kabupaten Jember ...
KRONIK

Wabup Mujiono Luncurkan Program Z-Mart Wangi, Perkuat Pengentasan Kemiskinan

BANYUWANGI – Mendukung program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dalam pengentasan kemiskinan, Badan Amil ...
KRONIK

Tekan Persoalan Sampah dari Hulu, Winarno Pasang Tiga Teba Modern di Gedangsewu

TULUNGAGUNG – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tulungagung, Winarno, memasang tiga unit teba modern di ...
KRONIK

Serap Aspirasi Warga Bulak, Yordan Kawal Isu BPJS PBI dan Kependudukan

SURABAYA – Gelaran serap aspirasi (Reses) anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Yordan M-Batara Goa, di Kawasan Bulak, ...