SURABAYA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini mengunjungi Surabaya pada Kamis (3/7/2025).

Didampingi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Rini Widyantini mengunjungi Puskesmas Tambakrejo dan Mall Pelayanan Publik Siola.

“Alhamdulillah MenPAN-RB melihat bahwa Surabaya ini mendapatkan nilai tertinggi. Untuk reformasi, birokrasinya tingkat kementerian, lembaga, pemerintah daerah paling tertinggi,” ungkap Eri.

Menurutnya, MenPAN-RB ingin membuktikan apakah hal itu hanya di atas kertas atau bisa terapkan di masyarakat.

“Ternyata tadi saya sampaikan ada satu data di Pemerintah Kota Surabaya. Beliau juga terkejut juga karena ada satu data di Kota Surabaya yang hari ini sudah bekerja sama dengan BPS, juga dengan Mendagri dan Menteri Bappenas, yang nantinya data ini akan dikembangkan secara nasional,” sebutnya.

Dengan perkembangan reformasi birokrasi yang sangat baik, Pemkot Surabaya mampu menurunkan angka pengangguran terbuka dari yang sebelumnya 9 kini menjadi 4. Begitu pula menurunkan kemiskinan dari 5, menjadi 3,9, yang bahkan lebih rendah pada waktu sebelum pandemi Covid-19.

Lalu indeks pembangunan manusia (IPM) naik, gini ratio juga mengalami penurunan, perusahaan turut naik secara pertumbuhan ekonominya, dan penurunan angka kematian ibu dan anak.

“Dan ternyata di Surabaya itu reformasi birokrasinya kan bisa memberikan dampak. Buktinya apa? Kemiskinan turun, pengangguran terbuka turun, angka kematian ibu anak turun, stunting turun, pertumbuhan ekonomi naik, gini rationya turun, IPM naik,” papar Eri.

“Dari situlah kita akan bisa memberikan anggaran-anggaran kita
kepada apa yang akan kita prioritaskan. Ini ternyata yang sudah dilakukan di Surabaya,” imbuhnya.

Dengan reformasi birokrasi yang berjalan maksimal, Pemkot Surabaya mampu membawa perubahan positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Berarti reformasi birokrasinya manfaat, berjalan. Kalau reformasi birokrasi dilakukan, inovasi dilakukan, tapi yang tadi saya sebutkan tidak ada perubahan, maka kebijakan tersebut gagal,” jelas Eri.

Selain itu kedatangan MenPAN-RB juga dalam mewacanakan Pemkot Surabaya sebagai pilot project terkait pelaksanaan pekerjaan, dimana para pegawai dapat bekerja dimana saja.

“Saya sampaikan bahwa Surabaya ini tidak lagi bekerja di kantor, bisa dimana saja bahkan ada di Balai RW,” tutup politisi PDI Perjuangan itu. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS