Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono meminta sekolah tidak mewajibkan orang tua membeli seragam maupun perlengkapan tertentu yang membebani ekonomi keluarga. DPRD juga siap mengawal setiap laporan masyarakat.

SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono meminta seluruh sekolah tidak mewajibkan orang tua membeli seragam maupun perlengkapan sekolah tertentu yang berpotensi menambah beban ekonomi keluarga.

Menurutnya, setiap kebijakan sekolah harus berpihak pada kepentingan peserta didik dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Deni mengatakan, sekolah negeri sebagai penyelenggara layanan publik harus memastikan proses penerimaan peserta didik dan awal tahun ajaran tidak diikuti kebijakan yang memaksa orang tua mengeluarkan biaya di luar ketentuan.

“Kami memahami kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih berat. Karena itu, sekolah harus memiliki empati dan tidak membuat kebijakan yang memaksa orang tua membeli seragam atau perlengkapan tertentu hingga menimbulkan beban ekonomi. Jika ada hal-hal yang dirasa memberatkan, silakan dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” kata Deni, Jumat (24/7/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi berbagai keluhan masyarakat mengenai tingginya biaya perlengkapan sekolah menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Banyak orang tua mengaku harus mengeluarkan biaya cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak.

Menurut Deni, sekolah tidak boleh menjadikan momentum tahun ajaran baru sebagai alasan munculnya berbagai kewajiban yang justru memperberat beban masyarakat.

“Sekolah jangan menjadikan tahun ajaran baru sebagai momentum munculnya berbagai kewajiban yang membebani orang tua. Pendidikan harus menjadi ruang yang ramah bagi semua, bukan justru menghadirkan kecemasan karena biaya yang terus bertambah,” ujarnya.

Legislator yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu menegaskan, sekolah juga tidak boleh memberikan kesan bahwa orang tua wajib membeli seragam atau perlengkapan di penyedia tertentu. Masyarakat harus tetap memiliki keleluasaan menyesuaikan kebutuhan pendidikan anak dengan kemampuan ekonominya.

“Jangan sampai ada kesan orang tua tidak memiliki pilihan. Kebijakan sekolah harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Jangan sampai persoalan seragam justru menjadi penghalang anak memperoleh pendidikan,” tegas Ketua Persatuan Alumni (PA) GMNI Jawa Timur ini.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Deni mengajak masyarakat memanfaatkan saluran pengaduan resmi apabila menemukan kebijakan sekolah yang diduga tidak sesuai ketentuan atau membebani orang tua siswa.

Ia memastikan DPRD Jawa Timur akan mengawal setiap laporan agar ditindaklanjuti secara objektif, transparan, dan sesuai peraturan sehingga hak peserta didik serta orang tua tetap terlindungi. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS