MOJOKERTO – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Setia Puji Lestari menyebut rencana impor beras yang dilakukan Kementerian Perdagangan tidak pas. Pasalnya pada bulan April sampai Mei ini petani sudah memasuki masa panen.

“Gak relevan lah kalau melakukan impor beras di saat petani akan panen pada bulan April – Mei ini,” kata Puji, Selasa (23/3/2021). 

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mojokerto ini juga menyebut jika kebijakan impor ini sarat dengan kejanggalan. Dia menyebut, bisa jadi kebijakan ini diambil untuk mendapatkan fee dari mafia impor yang ada.

“Jadi impor beras ini lebih ke arah perburuan fee impor dari orang-orang yang tidak mempunyai rasa nasionalisme dan kebangsaan,” sebutnya.

Lebih-lebih, tambah Puji, pihak Bulog pernah mengatakan bahwa sisa stok impor di tahun 2018 masih ada yang belum terserap dan mengalami kerusakan.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Buruh, Tani dan Nelayan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mojokerto, Elia Joko Sambodo mengatakan, ungkapkan kebijakan impor beras dan garam tersebut patut ditolak.  Sebab, kebijakan impor beras dari Thailand tersebut sangat menyakiti petani Indonesia 

“Karena itu PDI Perjuangan mendorong pemerintah agar membatalkan rencana impor beras dari Thailand yang bisa membuat petani menangis. Juga saat pola tanam kemarin dihantam oleh kelangkaan pupuk secara nasional,” terang Joko,

Dia mencontohkan, 75% masyarakat Kabupaten Mojokerto adalah petani jika dimaksimalkan bisa untuk menunjang kebutuhan pokok di daerah masing-masing.

“Dan ini harusnya bisa dimaksimalkan oleh pemerintah. Saya rasa beras yang dihasilkan juga sangat bagus,” katanya

“Menolak impor beras adalah wujud empati dan rasa tanggung jawab PDI Perjuangan Kabupaten Mojokerto kepada para petani di Kabupaten Mojokerto,” tegasnya. (rul)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS