SUMENEP – Jajaran Dewan Pendidikan (DP) Kabupaten Sumenep menggelar pertemuan rutin tiga bulanan dengan Bupati Sumenep, Dr. Achmad Fauzi Wongsojudo, di kediaman pribadinya di Desa Torbang, Selasa (17/6/2025).

Dalam kesempatan, Ketua DP Sumenep, Mulyadi, menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kondisi lembaga pendidikan di berbagai penjuru daerah di Sumenep.

Bupati Fauzi memberikan apresiasi atas upaya DP Kabupaten Sumenep turun langsung ke lapangan. Ia menilai, hasil evaluasi ini sangat penting sebagai bahan pengambilan kebijakan pendidikan di tingkat daerah.

“Dewan Pendidikan Sumenep sudah menunjukkan kerja yang konkret. Monitoring ke lapangan seperti ini sangat membantu pemerintah daerah dalam melihat kondisi riil lembaga pendidikan,” ujar Fauzi.

Terkait persoalan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang menjadi atensi DP Kabupaten Sumenep, Fauzi akan menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Sumenep.

Ia menekankan perlunya memperkuat kapasitas operator sekolah agar SPJ dapat disusun secara mandiri, tanpa bergantung pada pihak luar.

“Saya akan bicarakan langsung dengan Dinas Pendidikan. SPJ BOS ini idealnya bisa dikerjakan sendiri oleh operator di masing-masing sekolah, dengan bimbingan yang cukup,” tandas politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara Ketua DP Sumenep, Mulyadi, menambahkan, dari monitoring yang dilakukan, pihaknya menemukan adanya kebutuhan mendesak akan pembinaan penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana BOS.

“Kami melihat banyak lembaga masih mengalami kendala dalam menyusun SPJ BOS secara mandiri. Operator sekolah membutuhkan pendampingan agar bisa menyelesaikannya secara benar dan tepat waktu,” jelas Mulyadi. (hzm/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS