JAKARTA –  Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Budi Sulistyono Kanang, meminta pemerintah mengevaluasi kembali prioritas belanja APBN di tengah tekanan ekonomi akibat pelemahan rupiah dan kenaikan harga BBM non-subsidi.

Menurutnya, ruang fiskal yang terbatas perlu difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat serta menopang UMKM yang terdampak kenaikan biaya produksi.

“Prioritas terhadap belanja APBN ini mesti direview kembali. Apakah MBG, Koperasi Merah Putih, atau Sekolah Rakyat, mari kita evaluasi,” ujar Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Minggu (14/6/2026).

Ia menilai, pemerintah perlu memastikan program-program prioritas tetap berjalan, namun pada saat yang sama mampu merespons penurunan daya beli yang mulai dirasakan masyarakat dan pelaku usaha kecil. Kondisi tersebut, tambah dia, memerlukan penajaman skala prioritas anggaran agar kebijakan fiskal dapat menjawab kebutuhan yang paling mendesak.

“Apakah penurunan daya beli ini bisa kita bantu dengan membuat skala prioritas terhadap APBN yang sangat terbatas. Ini yang harus dipikirkan bersama,” terangnya.

Budi juga menyoroti beban yang dihadapi UMKM yang menggunakan bahan baku impor. Ia mencontohkan industri tempe yang sangat bergantung pada kedelai impor sehingga menghadapi tekanan ganda akibat pelemahan rupiah dan kenaikan biaya distribusi.

“Harga bahan baku tempe yang murni impor akan makin berat akibat dolar dan kenaikan BBM non-subsidi,” ujarnya.

Karena itu, anggota Komisi VI itu mendorong pemerintah menyiapkan dukungan yang lebih spesifik bagi UMKM yang terdampak langsung oleh fluktuasi nilai tukar dan kenaikan biaya energi. Ia menegaskan, karakteristik tekanan yang dihadapi pelaku usaha berbahan baku impor berbeda dengan usaha yang mengandalkan bahan baku domestik.

“Saya bersama Menteri Perdagangan pernah menyampaikan perlunya dukungan bagi UMKM yang bahan bakunya murni impor. Tekanan mereka berbeda dengan usaha yang menggunakan bahan baku domestik,” jelasnya.

Mantan Bupati Ngawi ini menjelaskan. sebagian besar impor Indonesia masih digunakan sebagai bahan baku industri. Karena itu, pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada harga barang impor konsumsi, tetapi juga meningkatkan biaya produksi di dalam negeri yang pada akhirnya berpotensi mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.

“Sekarang sekitar 70 persen impor itu untuk bahan baku. Kalau kurs melemah terus, biaya produksi ikut naik dan akhirnya harga di tingkat konsumen juga terdorong naik,” ungkapnya.

Budi berharap pemerintah segera melakukan penajaman prioritas anggaran dan menyiapkan langkah mitigasi yang lebih terarah bagi UMKM serta kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap kenaikan biaya hidup.

Ia menegaskan, kebijakan fiskal perlu diarahkan tidak hanya untuk menjalankan program-program prioritas, tetapi juga menjaga ketahanan konsumsi domestik dan keberlangsungan usaha rakyat.

“Yang paling penting sekarang adalah memastikan masyarakat tetap punya daya beli dan UMKM tetap bisa bertahan. Itu fondasi ekonomi kita,” tandasnya. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS