LUMAJANG – H. Agus Wicaksono S.Sos, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar Workshop Toleransi dan Keberagaman di Gedung KPRI Kecamatan Rowokangkung, Sabtu (25/11/2023).

Kali ini, kegiatan dibagi menjadi 2 sesi, yakni sesi 1 dilakukan siang hari yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dari Desa Dawuhan Wetan, Sumbersari, Nogosari, dan Desa Sumberanyar.

Sementara sesi 2 dilakukan malam hari yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda dari Desa Rowokangkung, Sidorejo dan Desa Kedungrejo.

Dalam penyampaiannya, Agus Wicaksono memaparkan hasil survey Lemhanas, yang menyatakan bahwa masih banyak kelompok-kelompok yang ingin merubah ideologi bangsa Indonesia menjadi negara Khilafah. Katanya, jika Indonesia menjadi negara Khilafah, maka Indonesia akan mengalami kehancuran.

“Bagaimana saudara kita yang beragama selain Islam. Mereka juga berkeyakinan bahwa nenek moyangnya juga tutut serta dalam memerdekakan bangsa Indonesia tercinta ini,” terang Agus, sapaan akrabnya.

Terlebih, kata Agus, tahun 2023 merupakan tahun politik, dimana seluruh masyarakat Indonesia akan melangsungkan pemilihan umum (pemilu) di tahun 2024 mendatang. Sehingga, Agus berpesan supaya masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

“Jangan sampai, karena perbedaan pilihan politik dapat memecah belah persatuan kita,” tambahnya.

Wakil ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu menegaskan bahwa masyarakat harus bisa memilih dan memilah calon pemimpin yang terbaik. Pasalnya, 5 menit masyarakat mencoblos dalam bilik suara, untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia 5 tahun kedepan.

“Juga dalam melakukan sosialisasi calon pemimpin, jangan sampai menggunakan politik identitas. Karena ini dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” tegasnya.

Kata Agus, memilih calon pemimpin harus memilih sosok yang selalu menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Sebagai calon pemimpin, harus berani bersuara lantang untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya berpesan, supaya masyarakat jangan sampai salah memilih. Karena ini menyangkut nasib anak cucu kita kaitannya dengan pendidikan, apakah kemiskinan mampu diturunkan.

“Yang terpenting, memilih calon pemimpin yang mampu mempertahankan pluralisme guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” tutupnya. (ndy/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS