PONOROGO – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Ponorogo, Agung Priyanto, gelar reses di kediamannya di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, pada Jumat (13/2/2026) malam.

Dalam kegiatan tersebut, ia menekankan pentingnya pendampingan masyarakat di tengah persoalan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang banyak dinon-aktifkan.

Agung menyampaikan, reses tidak semata-mata berbicara soal pembangunan fisik, melainkan juga menjadi ruang penyampaian aspirasi terkait persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.

“Kita jangan berpikir aspirasi hanya fisik, hanya sesuatu yang bersifat sesaat. Artinya, bagaimana pola advokasi dan pendampingan yang harus dilakukan oleh semua struktur, baik PAC maupun Ranting, untuk lebih peka dan peduli dalam rangka menyerap problematika masyarakat,” ujar Agung.

Sekretaris Komisi C DPRD itu menyoroti persoalan BPJS PBI yang dinon-aktifkan akibat perubahan data berbasis desil kesejahteraan. Menurutnya, penerima bantuan hanya berada pada desil 1 hingga 5, sementara desil 6 ke atas tidak lagi mendapatkan bantuan sehingga kepesertaan PBI dari pusat dinon-aktifkan.

“Ini kan problematika non-aktif BPJS. Karena problem itu ada urusan desil, bahwa yang dapat bantuan 1-5. Sedangkan 6 ke atas tidak dapat apapun sehingga PBI-nya dari pusat dinonaktifkan hari ini,” tambah Agung.

Ia mencontohkan, adanya juru parkir yang masuk kategori desil 9 dengan asumsi pendapatan Rp10–20 juta per kapita per bulan. Ia pun mempertanyakan validitas data tersebut.

“Seorang juru parkir desilnya 9, itu pendapatannya antara 10–20 juta per kapita per bulan. Ini kan mohon maaf, dari mana datanya,” terang Wakabid Politik, Pemerintahan, Kebijakan Publik Reformasi Birokrasi, dan Reformasi Sistem Hukum Nasional DPC PDI Perjuangan Ponorogo itu.

Menurutnya, saat ini terdapat waktu 3 bulan untuk verifikasi lapangan oleh Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memperbaiki data. Seluruh entri data bantuan sosial akan disesuaikan berdasarkan hasil verifikasi tersebut.

Bahkan selama ini, Agung juga aktif melakukan pendampingan kepada warga yang mengalami persoalan serupa. Ia mencontohkan adanya salah satu penderita leukemia yang saat menjalani pengobatan ternyata kepesertaan BPJS-nya sudah terlanjur dinon-aktifkan.

“Ketika berobat ternyata sudah non-aktif. Akhirnya, kami usulkan ke Dinsos agar bisa beralih ke mandiri untuk sementara,” jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, pihaknya menginstruksikan seluruh struktur Partai di tingkat bawah untuk melakukan advokasi, termasuk membantu proses administrasi dan surat-menyurat apabila terdapat warga yang sakit, hamil, maupun menderita penyakit berat.

Ia juga berharap kerja politik tidak semata bersifat elektoral dan pragmatis, tetapi diimbangi dengan kerja nyata di tengah masyarakat.

“Harapan kita, jangan bekerja elektoral hanya untuk kepentingan pragmatisme. Perjuangan kita, kerja-kerja politik harus kita imbangi dengan kerja turun ke bawah. Bagaimanapun rumah ini rumah rakyat, kapanpun butuh, kalau mau ketemu silahkan,” tandas Agung. (jrs/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS