Rabu
14 Oktober 2026 | 6 : 44

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Kawal Bosda Guru Madrasah, Ery PDIP: Menyangkut Kesejahteraan Orang Banyak

pdip jatim 260111 ery purwanti moker

MOJOKERTO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto berkomitmen mengawal pencairan Bantuan Operasional Daerah (Bosda) serta hibah honor bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Peningkatan kesejahteraan ini ditargetkan terakomodasi dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2027.

Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, menyatakan bahwa pihaknya melalui Badan Anggaran (Banggar) akan berkoordinasi intensif dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memastikan porsi anggaran bagi tenaga pendidik madrasah disusun secara terukur.

“Kami di DPRD tentunya akan menyampaikan ke Banggar yang akan berkoordinasi dengan TAPD terkait penganggaran di tahun 2027, terutama untuk GTT/PTT di bawah naungan Kemenag,” ujar Ery di Mojokerto, Senin (13/4/2026).

Ery menekankan pentingnya membangun komunikasi dan diskusi sejak awal proses perencanaan anggaran. Hal ini bertujuan untuk memetakan kendala teknis serta menyesuaikan program dengan kekuatan keuangan daerah guna menghindari kendala pencairan di masa mendatang.

Menurutnya, penyaluran Bosda dan hibah honor menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Ia menegaskan, legislatif konsisten berada di posisi yang memperjuangkan hak-hak tenaga pendidik sebagai aktor utama pembangunan kualitas pendidikan.

Ery mencontohkan langkah konkret DPRD pada pembahasan APBD 2024, di mana pihaknya mendesak TAPD untuk memprioritaskan honor GTT/PTT setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan kekurangan anggaran sebesar Rp12 miliar.

”Karena itu menyangkut kesejahteraan orang banyak, mereka adalah pejuang-pejuang di bidang pendidikan yang wajib kita perjuangkan kesejahteraannya,” tegas anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Melalui pengawalan sejak tahap penyusunan, DPRD berharap persoalan klasik mengenai keterlambatan atau ketidaktersediaan anggaran bagi guru madrasah tidak kembali terulang, sehingga kualitas layanan pendidikan di Kota Mojokerto tetap terjaga secara merata. (fathir/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Fraksi PDIP Usulkan MJC Digitalisasi 2.574 Pasar Rakyat Jatim, Libatkan 100 Talenta Muda

SURABAYA – Digitalisasi 2.574 pasar rakyat di Jawa Timur diusulkan melibatkan talenta muda melalui program ...
LEGISLATIF

Ony Setiawan Dorong Tuban Jadi Motor Ekonomi Pantura Berbasis Industri, Maritim, dan Pariwisata

SURABAYA – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Ony Setiawan mendorong Kabupaten Tuban dikembangkan sebagai motor ...
LEGISLATIF

Puan Desak Tambahan Pasokan BBM Bali Diikuti Perbaikan Distribusi hingga SPBU

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah dan Pertamina memastikan tambahan pasokan bahan bakar ...
KRONIK

PDIP Surabaya Fokus Konsolidasi dan Kerja Kerakyatan untuk Menangkan Pemilu 2029

SURABAYA – DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya memprioritaskan konsolidasi organisasi dan penguatan kerja kerakyatan ...
KRONIK

Pemkab Banyuwangi Gelar Operasi Katarak Gratis, Bantu 4.869 Warga

BANYUWANGI –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi melalui kolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) ...
KRONIK

Apresiasi Dedikasi Guru Ngaji, Hj. Ansari PDIP Salurkan Bantuan untuk Nenek Suidah

PAMEKASAN – Ketulusan Nenek Suidah (100), guru ngaji sebatang kara asal Dusun Toronan, Desa Larangan Badung, ...