Sabtu
14 November 2026 | 7 : 13

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Kawal Bosda Guru Madrasah, Ery PDIP: Menyangkut Kesejahteraan Orang Banyak

pdip jatim 260111 ery purwanti moker

MOJOKERTO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto berkomitmen mengawal pencairan Bantuan Operasional Daerah (Bosda) serta hibah honor bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Peningkatan kesejahteraan ini ditargetkan terakomodasi dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2027.

Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, menyatakan bahwa pihaknya melalui Badan Anggaran (Banggar) akan berkoordinasi intensif dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memastikan porsi anggaran bagi tenaga pendidik madrasah disusun secara terukur.

“Kami di DPRD tentunya akan menyampaikan ke Banggar yang akan berkoordinasi dengan TAPD terkait penganggaran di tahun 2027, terutama untuk GTT/PTT di bawah naungan Kemenag,” ujar Ery di Mojokerto, Senin (13/4/2026).

Ery menekankan pentingnya membangun komunikasi dan diskusi sejak awal proses perencanaan anggaran. Hal ini bertujuan untuk memetakan kendala teknis serta menyesuaikan program dengan kekuatan keuangan daerah guna menghindari kendala pencairan di masa mendatang.

Menurutnya, penyaluran Bosda dan hibah honor menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Ia menegaskan, legislatif konsisten berada di posisi yang memperjuangkan hak-hak tenaga pendidik sebagai aktor utama pembangunan kualitas pendidikan.

Ery mencontohkan langkah konkret DPRD pada pembahasan APBD 2024, di mana pihaknya mendesak TAPD untuk memprioritaskan honor GTT/PTT setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan kekurangan anggaran sebesar Rp12 miliar.

”Karena itu menyangkut kesejahteraan orang banyak, mereka adalah pejuang-pejuang di bidang pendidikan yang wajib kita perjuangkan kesejahteraannya,” tegas anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Melalui pengawalan sejak tahap penyusunan, DPRD berharap persoalan klasik mengenai keterlambatan atau ketidaktersediaan anggaran bagi guru madrasah tidak kembali terulang, sehingga kualitas layanan pendidikan di Kota Mojokerto tetap terjaga secara merata. (fathir/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Bupati Ipuk Minta Kadin Banyuwangi jadi Motor Penggerak Ekonomi Daerah

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, berharap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Banyuwangi mampu ...
KRONIK

Bupati Fauzi: Pajak Bukan Sekadar Administrasi, tapi Instrumen Pembangunan Sumenep

SUMENEP – Pajak memiliki peran penting dalam menopang pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ...
KRONIK

Ornamen Foodstreet Dipaku ke Pohon, Candra DPRD Jember Minta Evaluasi dan Copot

JEMBER — Penataan calon kawasan Foodstreet di Jalan Kartini, Jember, menyisakan persoalan lingkungan. Ornamen lampu ...
KRONIK

Erma Gelar Beach Clean Up di Pantai Gemah, Dorong Wisata Edukasi Konservasi

TULUNGAGUNG – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Erma Susanti, menggagas aksi bersih-bersih pantai (beach ...
KABAR CABANG

Merawat Pertiwi, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pasuruan Olah Limbah Daun Cincau Jadi Pupuk Kompos

KABUPATEN PASURUAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar kegiatan bertajuk Merawat Pertiwi ...
EKSEKUTIF

Mas Ipin Pimpin Aksi Bersih Sungai dan Saluran Irigasi, Antisipasi Banjir Musim Hujan

Mas Ipin memimpin aksi bersih-bersih sungai dan saluran irigasi di Trenggalek bersama ASN, TNI, dan Polri untuk ...