JOMBANG – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jombang, Ama Siswanto, menegaskan persoalan temuan ulat hidup dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN Plandaan bukan alasan untuk menghentikan program tersebut. Menurutnya, kejadian itu harus menjadi momentum memperbaiki pelaksanaan sekaligus memperketat pengawasan agar makanan yang diterima siswa benar-benar aman.

“Yang kita dorong bukan menghentikan programnya, tetapi memastikan pelaksanaannya benar, pengawasannya ketat, dan makanan yang diterima anak-anak aman,” kata Ama Siswanto, dikutip Sabtu (12/9/2026).

Menurut Ama, munculnya ulat hidup dalam makanan siswa SMAN Plandaan, setelah sebelumnya terjadi dugaan gangguan kesehatan pada siswa dan guru SMPN 1 Kabuh, menunjukkan pengawasan pelaksanaan MBG di Jombang perlu mendapat perhatian serius.

“Ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai persoalan MBG terus berulang karena pengawasan yang lemah,” ujarnya.

Persoalan di SMAN Plandaan mencuat setelah seekor ulat hidup ditemukan dalam salah satu ompreng makanan yang diterima siswa. Sebelumnya, ratusan warga sekolah SMPN 1 Kabuh, terdiri atas siswa dan guru, diduga mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap menu MBG.

Bagi Ama, dua kejadian tersebut tidak seharusnya dipandang sebagai persoalan yang berdiri sendiri.

Terlebih MBG merupakan program yang menyasar anak-anak sekolah. Karena itu, standar keamanan pangan harus menjadi bagian yang tidak boleh ditawar dalam setiap tahapan penyediaan makanan.

“Kalau sebelumnya ada siswa yang diduga mengalami keracunan, sekarang ditemukan ulat hidup di makanan. Ini jangan sampai dianggap sepele,” tegas politisi yang lahir di Kabuh, Jombang, tersebut.

Ama meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyediaan MBG melakukan evaluasi. Pemeriksaan tidak cukup dilakukan ketika makanan sudah sampai di tangan siswa, tetapi harus dimulai sejak bahan baku diterima hingga makanan didistribusikan.

Ia mempertanyakan kinerja Satgas MBG di Kabupaten Jombang dalam menjalankan fungsi pengawasan. Menurutnya, pengawasan semestinya bersifat preventif dan tidak menunggu munculnya keluhan dari siswa maupun pihak sekolah.

“Pengawasan harus dilakukan dari hulu sampai hilir. Jangan menunggu ada kejadian baru kemudian turun tangan,” ucap Ama.

Ia mendorong Satgas MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar pengawasan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Evaluasi tersebut, lanjut dia, perlu mencakup pemilihan dan pemeriksaan bahan baku, proses pengolahan, kebersihan dapur, pengemasan, hingga distribusi makanan ke sekolah.

Dengan pengawasan berlapis, potensi persoalan diharapkan dapat diketahui dan dicegah sebelum makanan sampai kepada anak-anak.

Selain pengawasan, Ama juga meminta ketegasan apabila dalam pemeriksaan nantinya ditemukan adanya pelanggaran atau kelalaian.

Menurut dia, sanksi diperlukan bukan semata-mata untuk memberikan hukuman, melainkan sebagai bentuk pembelajaran dan memastikan standar keamanan pangan benar-benar dipatuhi seluruh penyedia MBG.

“Kalau memang terbukti ada kelalaian, harus ada sanksi yang tegas. Jangan hanya makanan diganti kemudian persoalan selesai,” katanya.

Ama menilai program MBG memiliki tujuan yang baik karena berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi anak-anak. Karena itu, persoalan teknis dalam pelaksanaannya justru harus diperbaiki agar tujuan besar program tersebut tidak terganggu.

“Anak-anak ini yang menerima makanan. Jangan sampai program yang tujuannya baik justru menimbulkan kekhawatiran bagi siswa dan orang tua,” ujarnya.

Ia juga meminta hasil pemeriksaan terhadap temuan ulat di SMAN Plandaan disampaikan secara terbuka. Jika ditemukan persoalan dalam proses penyediaan makanan, penyebabnya perlu dijelaskan sekaligus disertai langkah perbaikan yang jelas.

Keterbukaan tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan siswa, orang tua, guru, sekaligus masyarakat terhadap pelaksanaan MBG.

Bagi Ama, evaluasi juga jangan hanya berhenti pada dapur SPPG yang bermasalah. Mekanisme pengawasan secara keseluruhan perlu dilihat kembali agar celah yang memungkinkan terjadinya persoalan serupa dapat ditutup.

Pada akhirnya, yang harus dijaga adalah tujuan awal program.

MBG hadir untuk memberikan makanan bergizi kepada anak-anak, bukan menghadirkan kekhawatiran baru.

Karena itu, Ama memilih mendorong perbaikan daripada penghentian.

Program tetap berjalan, tetapi pelaksanaannya harus semakin baik. Pengawasan harus semakin ketat. Dan makanan yang sampai ke meja anak-anak harus benar-benar memenuhi standar keamanan dan kelayakan.

“Yang kita dorong bukan menghentikan programnya, tetapi memastikan pelaksanaannya benar, pengawasannya ketat, dan makanan yang diterima anak-anak aman,” pungkasnya. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS