Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai Program Makan Bergizi Gratis akan lebih efektif jika melibatkan warung dan UMKM lokal dengan pendekatan gotong royong, bukan sekadar bersifat top-down.

SURABAYA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan jauh lebih efektif sekaligus memberikan dampak ekonomi yang luas apabila dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip gotong royong. Menurutnya, pelibatan warga, warung makan, dan pelaku usaha mikro di sekitar sekolah akan membuat program pemenuhan gizi lebih tepat sasaran sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto usai menghadiri ujian disertasi terbuka di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Senin (20/7/2026).

Menurut Hasto, kritik PDI Perjuangan selama ini tidak ditujukan pada tujuan Program MBG, melainkan pada pendekatan pelaksanaannya yang dinilai masih terlalu sentralistis atau top-down.

Baca juga: Hasto: Pemilu Harus Bebas dari Intervensi, Demokrasi Memerlukan Kritik dan Kebebasan Berpendapat

“Kritik kami sejak awal ada pada metodologi dan pendekatannya yang top-down. Program pemenuhan gizi rakyat sebenarnya sejalan dengan platform PDIP, tetapi pelaksanaannya harus berbasis masyarakat—misalnya melibatkan warung-warung di sekitar sekolah,” ujar Hasto.

Ia mencontohkan keberhasilan berbagai program penanganan gizi buruk dan stunting di Banyuwangi maupun Surabaya yang dijalankan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, serta pelaku usaha lokal.

Menurutnya, pola gotong royong tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, tetapi juga menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.

Dalam kesempatan itu, Hasto juga mempertanyakan kebijakan pemerintah yang memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program MBG.

Menurutnya, perguruan tinggi semestinya tetap berfokus pada fungsi utama sebagai pusat pendidikan, riset, dan pengembangan ilmu pengetahuan, bukan menjalankan operasional program pemerintah.

“Fungsi kampus adalah penguasaan ilmu pengetahuan, melakukan riset, dan mengembangkan teknologi terapan. Itu yang harus menjadi fokus utama perguruan tinggi,” katanya.

Hasto menegaskan Program MBG merupakan program negara yang harus dijalankan sebagai pelayanan publik, bukan menjadi ruang komersialisasi maupun kepentingan politik.

Karena itu, PDI Perjuangan melarang seluruh kadernya terlibat dalam bisnis maupun pelaksanaan Program MBG untuk menghindari potensi konflik kepentingan.

“Ini program negara, bukan program partai. Kami melarang tegas kader melakukan komersialisasi atas program yang ditujukan untuk rakyat,” tegasnya.

Terkait adanya informasi mengenai dugaan keterlibatan kader PDIP dalam pelaksanaan MBG, Hasto menyebut DPP telah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Apabila terbukti melanggar, sanksi akan diberikan sesuai mekanisme partai.

Selain itu, PDI Perjuangan juga telah mengirim surat kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta penjelasan terkait isu tersebut dan akan mengirimkan surat susulan apabila belum memperoleh jawaban. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS