Rabu
18 November 2026 | 12 : 06

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Said Abdullah Minta Koperasi Desa Merah Putih Disiapkan Matang, Jangan Ulangi Masalah Tata Kelola BGN

pdip jatim 260614 mhsa

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah menyiapkan tata kelola Koperasi Desa Merah Putih secara matang agar tidak mengulangi persoalan manajemen yang terjadi pada Badan Gizi Nasional.

JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah menyiapkan tata kelola Program Koperasi Desa Merah Putih secara matang sejak tahap perencanaan agar tidak mengulangi persoalan manajemen yang saat ini dihadapi Badan Gizi Nasional (BGN).

Peringatan tersebut disampaikan Said dalam pembahasan RAPBN 2027. Menurutnya, program strategis yang menyasar pemberdayaan ekonomi desa harus ditopang sistem tata kelola yang kuat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

“Mulai sekarang, mumpung masih awal, jangan sampai terjadi seperti tata kelola Badan Gizi Nasional. Tata kelola Koperasi Desa Merah Putih harus betul-betul dipersiapkan dengan matang agar tujuan mulia yang hendak dicapai pemerintah tidak mengalami persoalan seperti yang menimpa BGN hari ini,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Menurut Said, kesiapan kelembagaan, manajemen operasional, serta transparansi pelaksanaan menjadi faktor penting yang harus dipastikan sebelum program dijalankan secara nasional.

Peringatan tersebut juga sejalan dengan hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) Transfer ke Daerah (TKD) Banggar DPR RI yang mencatat sejumlah potensi risiko fiskal dalam implementasi Koperasi Desa Merah Putih.

Banggar menilai risiko gagal bayar perlu diantisipasi sejak awal agar tidak membebani Dana Desa maupun mengganggu pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa.

Karena itu, Panja merekomendasikan pemerintah segera menyiapkan skema mitigasi risiko yang komprehensif untuk melindungi keberlanjutan fiskal desa apabila program mulai diimplementasikan.

Said menegaskan pengalaman pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis melalui Badan Gizi Nasional harus menjadi pelajaran penting dalam merancang kebijakan baru.

Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, sinkronisasi regulasi, kejelasan tata kelola, serta kesiapan distribusi program perlu diselesaikan sebelum Koperasi Desa Merah Putih dilaksanakan secara luas.

Ia berharap seluruh persiapan dapat dilakukan secara menyeluruh sehingga program pemberdayaan ekonomi desa tersebut mampu berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Guntur Wahono Usulkan Budi Pekerti Jawa Diajarkan Kembali di Sekolah, dari TK hingga SMA

BLITAR – Nilai etika, tata krama, dan budi pekerti Jawa dinilai perlu kembali mendapat ruang lebih kuat dalam ...
LEGISLATIF

Persoalan Air Irigasi Jadi Keluhan Petani di Magetan, Diana Sasa Siap Kawal Aspirasi

MAGETAN — Ketersediaan air irigasi masih menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian masyarakat di ...
LEGISLATIF

Jam Angkut Sampah Dikeluhkan Warga Medokan Ayu, Fuad Benardi Soroti Nasib Petugas Penarik Sampah

SURABAYA – Persoalan jam operasional pengangkutan sampah di kawasan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Surabaya, tidak ...
KRONIK

Ketua DPRD Sumenep Serap Aspirasi Warga, Serahkan Bantuan untuk Pembangunan Musala

SUMENEP – Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H. Zainal Arifin, menyalurkan bantuan langsung secara pribadi sebesar Rp10 ...
KRONIK

Tampung Aspirasi Warga di Tempurejo, Tabroni Soroti Nol Realisasi Usulan Reses sejak 2025

JEMBER – Warga Desa Wonoasri dan Curahnangka, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, menghadapi persoalan ...
LEGISLATIF

Jelang Nataru, Baktiono Minta Pemkot Surabaya Antisipasi Lonjakan Harga Bahan Pokok

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya diminta mengantisipasi sejak dini potensi kenaikan permintaan dan ...