Oleh Priyanto

BELAKANGAN ini, ada satu kata yang semakin sering terdengar dalam percakapan tentang bantuan pemerintah: desil. Sebuah istilah yang mungkin sebelumnya tidak banyak dikenal masyarakat, kini menjadi sesuatu yang diperbincangkan dari ruang-ruang keluarga, kantor kelurahan, media sosial, sampai warung kopi.

Ada yang mencari tahu berada di desil berapa. Ada yang bertanya mengapa dirinya masuk dalam kelompok tertentu. Ada pula yang bingung, karena merasa kondisi kehidupannya tidak tergambarkan oleh angka yang tercatat dalam data.

Barangkali di situlah kita perlu berhenti sebentar. Memandang desil bukan sekadar sebagai angka. Sebab di balik setiap angka itu ada manusia.

Ada keluarga yang setiap hari menghitung pengeluaran agar dapur tetap mengepul. Ada pekerja yang penghasilannya tidak selalu sama setiap bulan. Ada orang tua yang memikirkan biaya sekolah anak. Ada lansia yang hidup dari bantuan keluarga. Ada pula mereka yang terlihat baik-baik saja dari luar, tetapi sebenarnya sedang berjuang keras menghadapi kebutuhan hidup.

Kehidupan manusia memang tidak selalu mudah dimasukkan ke dalam tabel. Hari ini seseorang mungkin masih bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Besok, keadaan bisa berubah. Pekerjaan hilang. Penghasilan berkurang. Usaha sepi.

Atau ada kebutuhan mendadak yang menguras seluruh tabungan. Rumahnya mungkin tetap sama. Kartu keluarganya tidak berubah. Tetapi kemampuan ekonominya sudah berbeda. Karena itulah persoalan data kesejahteraan menjadi begitu penting.

Negara membutuhkan data untuk memastikan subsidi dan bantuan tidak salah sasaran. Anggaran yang tersedia harus benar-benar sampai kepada mereka yang berhak.

Tetapi di sisi lain, data harus terus dibuka untuk diperiksa dan diperbarui. Sebab kalau data tidak tepat, ada dua kemungkinan yang sama-sama menyakitkan. Mereka yang seharusnya menerima justru tidak menerima. Sementara mereka yang sebenarnya tidak lagi berhak masih mendapatkan manfaat.

Ketua Badan Anggaran DPR RI, MH Said Abdullah, menyebut persoalan tersebut sebagai inclusion error dan exclusion error. Ia mengingatkan bahwa persoalan ketidaktepatan data bukan perkara baru dan masih menjadi pekerjaan besar dalam penyaluran subsidi maupun bantuan pemerintah.

Dalam rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah dan Bank Indonesia, Kamis (3/9/2026), Said bahkan memberikan contoh sederhana bagaimana seseorang yang seharusnya berada pada desil tertentu justru tercatat dalam kelompok yang berbeda. “Yang berhak menerima tidak menerima, karena dia seharusnya posisi desil tiga, tiba-tiba desilnya sembilan,” ujar Said.

Kalimat itu sebenarnya membawa kita pada satu persoalan mendasar. Bagaimana memastikan angka benar-benar menggambarkan kehidupan?

Pemerintah sendiri terus melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN), dengan memanfaatkan berbagai sumber data. Mulai data administrasi, sensus, pemutakhiran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, ground check, hingga usulan dan sanggahan masyarakat melalui kanal resmi.

Artinya, data memang bukan sesuatu yang selesai sekali jadi. Ia harus terus bergerak mengikuti kehidupan masyarakat yang juga terus berubah. Dan barangkali, bagian paling penting dari proses itu adalah memastikan suara warga memiliki ruang. Sebab tidak semua perubahan kehidupan seseorang langsung terbaca oleh sistem.

Di Surabaya, misalnya, pemerintah kota memilih memperkuat verifikasi faktual dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan, kondisi riil warga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan penerima bantuan.

Musyawarah Kelurahan atau Muskel digunakan sebagai ruang untuk melihat kembali siapa yang memang membutuhkan. “Saya ingin melibatkan anak-anak muda untuk ikut menentukan siapa yang berhak menerima. Saya tidak lagi menentukan sendiri, dan saya tidak mau hanya melihat desil. Nanti yang paling menentukan adalah kesepakatan warga,” ujar Eri saat kegiatan Muskel di RW 5 Wonorejo, Kelurahan Tegalsari, Jumat (11/9/2026).

Pendekatan semacam ini menarik. Bukan berarti data tidak penting. Justru data tetap menjadi fondasi. Tetapi data dipertemukan dengan kenyataan di lapangan. Angka bertemu dengan cerita. Sistem bertemu dengan warga. Dan keputusan tidak hanya dilihat dari apa yang tercatat dalam komputer, tetapi juga dari apa yang benar-benar terjadi di lingkungan masyarakat.

Di sebuah kampung, tetangga biasanya tahu ketika kehidupan tetangganya berubah. Mereka tahu siapa yang kehilangan pekerjaan. Siapa yang mulai kesulitan membayar kebutuhan sehari-hari. Siapa yang tinggal sendirian karena anak-anaknya sudah pergi. Siapa yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan meskipun dari luar rumahnya terlihat baik-baik saja.

Tentu mekanisme seperti ini tetap membutuhkan kehati-hatian. Kesepakatan warga harus berjalan dengan data dan aturan yang jelas. Verifikasi harus dilakukan secara objektif. Dan keputusan harus tetap bisa dipertanggungjawabkan.

Namun semangatnya layak dijaga. Bahwa dalam urusan membantu sesama, jangan sampai kita kehilangan kemampuan untuk melihat manusia di balik angka.

Said juga mendorong pembaruan data penerima subsidi dilakukan dengan metode yang semakin akurat dan mudah diverifikasi. Ia bahkan membuka kemungkinan penggunaan teknologi biometrik untuk mempermudah proses identifikasi penerima manfaat.

Teknologi, sekali lagi, tentu penting. Tetapi teknologi seharusnya menjadi alat untuk mendekatkan bantuan kepada warga, bukan menjadi tembok yang membuat warga kesulitan menjelaskan keadaan mereka. Pada akhirnya, mungkin kita tidak perlu memperdebatkan apakah desil itu penting atau tidak.

Desil penting. Data penting. Verifikasi juga penting. Yang tidak kalah penting adalah memastikan semuanya bekerja untuk tujuan yang sama. Agar subsidi tepat sasaran. Agar bantuan tidak salah alamat. Agar warga yang memang membutuhkan tidak terlewat hanya karena datanya belum menggambarkan kondisi terbaru. Dan agar negara tidak kehilangan satu hal yang paling sederhana dalam melayani rakyat: kemampuan untuk melihat dan mendengar. Sebab kemiskinan bukan hanya soal angka pendapatan.

Kesulitan hidup tidak selalu terlihat dari rumah yang ditempati. Dan kebutuhan seseorang tidak selalu bisa dibaca hanya dari sebuah klasifikasi. Ada kehidupan yang bergerak di antara angka-angka itu. Ada manusia yang berjuang di dalamnya. Maka ketika kita berbicara tentang desil, mungkin sesekali kita perlu mengingat wajah-wajah tersebut.

Wajah seorang ibu yang tetap berusaha tersenyum meski harus menghitung ulang uang belanja. Wajah seorang ayah yang masih mencari pekerjaan ketika anaknya membutuhkan biaya sekolah. Wajah seorang lansia yang berharap bantuan pemerintah bisa sedikit meringankan kehidupannya.

Mereka tidak membutuhkan perdebatan panjang. Mereka hanya berharap satu hal: ketika negara datang membawa bantuan, bantuan itu benar-benar sampai kepada orang yang membutuhkan. Dan ketika ternyata data belum sesuai, semoga selalu ada pintu untuk memperbaikinya.

Karena pada akhirnya, tujuan dari seluruh sistem pendataan itu bukan membuat angka terlihat sempurna. Melainkan memastikan tidak ada warga yang membutuhkan dibiarkan berjalan sendirian hanya karena kehidupannya belum terbaca dengan benar oleh sebuah angka. (*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS