Agatha khawatirkan pilkada senyap

SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jatim Agatha Retnosari menyoroti pelaksanaan pilkada serentak, khususnya di Surabaya dan Sidoarjo yang terkesan asal-asalan. Meski menghabiskan anggaran seratus miliar lebih, ‘pesta demokrasi’ di dua daerah ini tidak nampak gebyarnya.

“Sunyi sepi dan senyap, itu gambaran pelaksanaan pilkada serentak kali ini,” kata Agatha, saat di Posko Pemenangan Cawali-cawawali Risma-Whisnu, Jalan Kapuas 68, Kamis (26/11/2015).

Meski uang rakyat yang terpakai dalam pelaksanaan Pilkada di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo dari APBD total lebih Rp 100 miliar, jelas Agatha, tapi sosialisasi tidak nampak. “KPU-Panwaslu masih terjebak sosialisasi model klasikal,” ujarnya.

Legislator PDI Perjuangan dari Dapil Surabaya-Sidoarjo ini menambahkan, penempatan baliho-spanduk yang buruk, juga rusaknya alat peraga kampanye tanpa segera diganti, semakin menguatkan bahwa sosialisasi pilkada dilaksanakan asal-asalan. “Itu uang rakyat lho yang dipakai. Mbok ya jangan asal-asalan,” pintanya.

Perempuan yang juga Bendahara DPC :PDI Perjuangan Kota Surabaya ini mengkhawatirkan, sosialisasi yang dilaksanakan dengan cara kuno, klasikal dan asal-asalan, secara nyata akan berpengaruh terhadap kehadiran pemilih di TPS saat coblosan pilkada 9 Desember depan.

“Bisa dipastikan, bila dalam dua minggu ini KPU dan Panwaslu sebagai penyelenggara pemilu tidak memperbaiki diri, maka kehadiran pemilih di TPS akan turun,” ujar dia.

Keyakinannya pemilih di TPS akan turun itu juga sudah terlihat dari hasil survey. “Sesuai survey internal yang kami lakukan, persepsi masyarakat terhadap tanggal dilaksanakan Pilkada saja baru 67% yang mengetahui. Ini belum lagi tentang pemahaman pentingnya pilkada yang hanya mencapai 54%, termasuk rendahnya pemahaman pemilih tentang visi misi dan program yang diusung calon. Ini benar-benar mengkhawatirkan,” kata Agatha.

Kreativitas KPU, imbuh Agatha, menjadi sorotan karena Peraturan KPU dengan jelas mengatur bahwa pasangan calon dan tim kampanye dilarang memasang iklan di media elektronik.

“KPU Surabaya dan Sidoarjo harus kreatif, seharusnya sejak jauh hari memanfaatkan viral persebaran lewat jalur sosial media atau media elektronik yang tidak memakan banyak biaya, tapi efektif dalam mendorong kehadiran pemilih, terutama pemilih pemula,” tuturnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS