SURABAYA – Pasangan Cawali-cawawali Surabaya Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana mengajak semua pihak melaksanakan tahapan Pilkada Surabaya dengan integritas tinggi. Hal itu sesuai harapan masyarakat yang menginginkan Kota Surabaya lebih baik.

“Mari meluruskan niat dan komitmen, agar pilkada menghasilkan pemimpin yang punya integritas pada visi, dan misi untuk pembangunan Kota Surabaya di segala bidang,” kata Cawawali Whisnu Sakti Buana, Kamis (12/11/2015).

Ajakan ini disampaikan Whisnu, saat mendampingi Risma di acara Pembekalan dan Deklarasi Calon Kepala Daerah dan Penyelenggara Pilkada se-Jatim, yang digelar KPK dan KPU Jatim di auditorium Rektorat Unesa.

Selain Risma-Whisnu, acara ini juga dihadiri pasangan calon bupati-wakil bupati, wali kota-wakil wali kota yang diusung PDI Perjuangan lainnya. Seperti Budi Sulistyono (Cabup Ngawi), Dewanti Rumpoko (Cabup Malang) Emil Dardak (Cabup Trenggalek), dan Faida (Cabup Jember).

Mereka menyatakan siap melaksanakan permintaan KPK yang disampaikan di acara tersebut. Di antaranya soal etika sebagai penyelenggara negara, reformasi birokrasi, pengelolaan APBD, pengelolaan SDA, penguatan kesejahteraan sosial, dan pendidikan anti korupsi.

Juga menyangkut pengawalan pilkada berintegritas oleh masyarakat, dan pengawasan gratifikasi dalam penyelenggaraan pilkada, serta pemantauan LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara) calon kepala daerah oleh masyarakat.

Risma bersama calon dari PDI Perjuangan lain menyatakan siap melaksanakan permintaan KPK tersebut. “Kami ingin KPK juga turut aktif menjadi pihak yang melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap fenomena money politics dalam pilkada. Kalau tidak, hal ini akan menurunkan kualitas penyelenggaraan pilkada,” ujar Risma.

Terkait gratifikasi, saat menjadi Wali Kota Surabaya, Risma punya cara agar tidak terjerat kasus gratifikasi. Cara yang dia lakukan itu, sebut Risma, di antaranya membuat sistem di mana semua orang tidak bisa berhubungan langsung dengan dirinya, dan menerapkan standar yang telah disepakati dunia internasional.

“Saya juga menghindari pertemuan langsung dengan pihak-pihak, seperti investor guna membentengi diri dan mencegah celah gratifikasi,” ungkap Risma.

Juga soal transparansi, menurut Risma, harus dilakukan, seperti pada penerapan reklame. “Kita juga memberi pengertian kepada masyarakat tentang aktivitas pemerintahan dan pembangunan kota, sehingga masyarakat memahami apa yang sedang dikerjakan pemerintah kota,” ucapnya.

Selama menjabat wali kota, Risma selalu melaporkan semua pemberian yang diterimanya kepada KPK. Barang pemberian itu berbentuk cenderamata dan sejenisnya, yang diterima saat berkunjung ke daerah lain, atau ketika ada tamu dari dalam atau luar negeri yang berkunjung ke Pemkot Surabaya.

Sementara itu, terkait LHKPN, pasangan Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana telah melaporkan ke KPK. Harta kekayaan Risma di LHKPN sebesar Rp 1.823.000.000. Sedang harta kekayaan Whisnu Rp 20.527.116.750. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS