Rabu
21 Oktober 2026 | 7 : 44

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Puan Beberkan Program Ketahanan Pangan RI di Forum Parlemen Negara G20

pdip-jatim-211008-puan-roima-1

ROMA – Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal Keberlanjutan dan Ketahanan Pangan setelah Pandemi Covid-19 di hari kedua Seventh Group of 20 (G20) Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di Italia, Jumat (8/10/2021).

Di Gedung Senat Italia, Palazzo Madama di Roma tersebut, Puan juga memaparkan program-program ketahanan pangan Indonesia di hadapan para pimpinan parlemen negara G20 itu.

Dia mengatakan, Indonesia terus berupaya mewujudkan ketersediaan pangan bernutrisi sekaligus memastikan kehidupan yang layak bagi rakyat.
 
“Untuk mendukung upaya tersebut, Indonesia telah memiliki legislasi yang komprehensif seperti UU Pangan. Hal ini ditindaklanjuti tahun ini dengan pembentukan Badan Pangan Nasional untuk menangani berbagai permasalahan di sektor pangan,” urai Puan.

Untuk memastikan ketahanan pangan bagi lebih 270 juta penduduk, cucu Proklamator RI Bung Karno itu merinci beberapa upaya yang telah dilakukan Indonesia. Salah satunya dengan peningkatan produksi komoditas pertanian berwawasan lingkungan.

“Kemudian menjaga stabilitas harga pangan pokok, penyaluran bantuan pangan untuk keluarga berpendapatan rendah, dan pemberdayaan petani dan UMKM,” bebernya.
 
“Saya percaya bahwa upaya komprehensif pada tingkat global dan nasional akan membantu mengatasi tantangan global membangun ketahanan pangan dan tidak meninggalkan siapapun,” sambung Puan.

Pada kesempatan itu, Puan juga mengatakan, untuk mengatasi permasalahan ketahanan pangan, perlu langkah strategis. “Pertama, mendorong sistem pangan global yang berkelanjutan, inklusif dan tangguh,” paparnya.

Menurut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu, diperlukan kerangka global yang mencakup stabilitas harga pangan, perdagangan produk pangan, cadangan produk pangan strategis, serta dampak perubahan iklim terhadap produksi.

Sistem ini, kata Ketua DPP PDI Perjangan tersebut, harus berisi deteksi dini potensi terjadinya kelaparan, malnutrisi, dan sistem database informasi pasar.

“Pandemi telah mengakibatkan krisis multidimensi yang mempengaruhi kita semua tanpa terkecuali. Laporan FAO memperlihatkan realitas suram karena diperkirakan setidaknya 720–810 juta orang kelaparan tahun 2020, meningkat 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Dalam diskusi bertajuk Sustainability and Food Security After the Pandemic itu, Puan mengatakan pandemi Covid-19 juga memperburuk malnutrisi dan peningkatan jumlah stunting.

Padahal menurutnya, pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi. “Ketahanan pangan harus dapat memenuhi kebutuhan people, planet, and prosperity,” ucap Puan.

Bagi manusia, ketahanan pangan bisa dilakukan dengan membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Sementara bagi planet bumi, sebut Puan, ketahanan pangan dapat berupa produksi dan konsumsi produk pertanian yang ramah lingkungan.

“Bagi kesejahteraan (prosperity), dengan meningkatkan kesejahteraan petani, terutama petani miskin,” ucapnya.

Untuk mendukung ketahanan pangan usai pandemi Covid-19, Puan juga menekankan pentingnya memastikan perdagangan pangan dan komoditas pertanian yang terbuka, adil, transparan, dan non-diskriminatif.

Dia mengatakan, perdagangan komoditas pangan sangat penting untuk menjamin supply chain produk pertanian, dan akses pangan bagi masyarakat miskin.
 
“Kemudian juga diperlukan dukungan finansial dan teknis untuk peningkatan produksi dan distribusi di negara berkembang. Pandemi memberi pelajaran berharga untuk negara menjamin ketersediaan penyediaan produk kesehatan dan makanan dasar,” papar Puan.

“Dalam hal ini, perlu melakukan upaya penelitian bersama, inovasi, dan transfer teknologi dalam pengembangan produksi, distribusi komoditas pangan  yang efisien, termasuk upaya menurunkan food loss and waste,” imbuhnya.

Dia menambahkan, perlu adanya data akurat untuk mengetahui situasi ketahanan pangan, baik tingkat global maupun nasional. Menurutnya, data yang akurat menjadi panduan dalam membuat kebijakan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

HEADLINE

Said Abdullah: Kekeringan dan Karhutla Tak Boleh Jadi Bencana Tahunan yang Dianggap Biasa

SURABAYA – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengingatkan pemerintah daerah untuk memperkuat ...
LEGISLATIF

APBD Magetan 2027 Menurun Secara Makro, Fraksi PDI Perjuangan Pertanyakan Target RPJM

MAGETAN — Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kabupaten Magetan memberikan sorotan tajam ...
LEGISLATIF

Kampus II UB Ditargetkan Tampung 6.000 Mahasiswa, Darmadi Dorong Manfaat bagi Warga Lokal

MALANG – DPRD Kabupaten Malang memastikan akan mengawal pembangunan Kampus II Universitas Brawijaya (UB) di ...
KRONIK

Abidin Fikri Salurkan 99 Alat Bantu Disabilitas untuk Warga Bojonegoro dan Tuban

BOJONEGORO – Upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak kelompok disabilitas terus diwujudkan ...
HEADLINE

Deni Wicaksono Desak Gubernur Perkuat Mitigasi: Jangan Tunggu Air Habis dan Hutan Terbakar

SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono mendesak Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengevaluasi ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Larang Pungutan di SD-SMP Negeri Surabaya Mulai November 2026

SURABAYA – Wali Kota Eri Cahyadi melarang seluruh SD dan SMP negeri di Kota Surabaya melakukan pungutan dalam ...