Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat kesiapsiagaan nasional menyusul meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau, termasuk evaluasi sistem peringatan dini, jalur evakuasi, dankoordinasi lintas lembaga.

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat kesiapsiagaan nasional menyusul meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau yang kini berstatus Level III (Siaga). Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas melalui penguatan sistem mitigasi, peringatan dini, dan koordinasi penanggulangan bencana yang terintegrasi.

“Peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau menjadi pengingat bahwa Indonesia sebagai negara di kawasan cincin api dunia harus terus memperkuat sistem mitigasi bencana secara menyeluruh,” kata Puan, Selasa (14/7/2026).

Puan menegaskan ancaman bencana geologi memang tidak dapat dicegah, tetapi dampaknya dapat diminimalkan apabila seluruh sistem kesiapsiagaan nasional bekerja secara cepat, terpadu, dan berbasis informasi ilmiah.

Karena itu, ia meminta pemerintah menjadikan peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau sebagai momentum mengevaluasi kesiapan nasional, khususnya di kawasan pesisir Selat Sunda yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Menurut Puan, evaluasi tidak hanya mencakup pemantauan aktivitas gunung api, tetapi juga efektivitas sistem peringatan dini, kesiapan jalur evakuasi, koordinasi antarinstansi, kapasitas pemerintah daerah, hingga kesiapan masyarakat dalam merespons informasi kebencanaan.

Ia juga mengingatkan pentingnya memastikan informasi resmi dari PVMBG, BMKG, BNPB, dan pemerintah daerah tersampaikan secara cepat, akurat, serta mudah dipahami masyarakat guna mencegah kepanikan maupun penyebaran informasi yang tidak terverifikasi.

Selain itu, Puan meminta perhatian khusus terhadap kelompok rentan agar proses evakuasi dapat dilakukan lebih cepat dan efektif apabila terjadi kondisi darurat.

Di sisi lain, Puan juga menyoroti peringatan BMKG mengenai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi akibat pengaruh Siklon Tropis Bavi. Menurutnya, setiap peringatan dini harus segera ditindaklanjuti dengan langkah operasional yang terukur.

“Informasi yang disampaikan BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat,” tegas Ketua DPP PDI Perjuangan itu .

Puan menambahkan, DPR RI akan terus mengawal kesiapsiagaan pemerintah, termasuk penguatan sistem pemantauan gunung api, modernisasi teknologi peringatan dini, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, serta edukasi kebencanaan kepada masyarakat.

“Semakin cepat pemerintah mampu mengubah informasi menjadi aksi, semakin besar peluang untuk mengurangi korban jiwa, melindungi aktivitas ekonomi masyarakat, dan menjaga keberlangsungan pelayanan publik,” pungkasnya. (red/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS