PDI Perjuangan akan meresmikan Monumen Kudatuli pada 27 Juli 2026 sebagai simbol penghormatan terhadap pejuang demokrasi sekaligus pengingat agar kekerasan atas nama negara tidak kembali terjadi.

JAKARTA – PDI Perjuangan akan meresmikan Monumen Kudatuli pada 27 Juli 2026, bertepatan dengan peringatan 30 tahun Tragedi Kudatuli. Monumen yang dibangun di kawasan Kantor DPP PDI Perjuangan itu menjadi simbol penghormatan kepada para pejuang demokrasi sekaligus pengingat agar kekerasan atas nama negara tidak pernah kembali terjadi di Indonesia.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan peresmian monumen merupakan bagian dari rangkaian peringatan tiga dekade Tragedi Kudatuli yang tidak hanya bertujuan mengenang sejarah, tetapi juga memperkuat komitmen menjaga demokrasi, hak-hak sipil, dan kedaulatan rakyat.

“PDI Perjuangan akan mengadakan kegiatan pada 27 Juli 2026 berupa peresmian Monumen Kudatuli untuk mengingatkan bahwa kekerasan atas nama negara tidak bisa dibiarkan dan tidak boleh terjadi lagi,” kata Hasto usai Public Lecture Jalan Buntu Reformasi di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Sabtu (18/7/2026).

Menurut Hasto, tragedi Kudatuli menjadi pelajaran penting bahwa praktik kekuasaan yang otoriter harus dilawan dengan memperkuat demokrasi, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, serta ruang bagi kritik masyarakat terhadap penyelenggara negara.

Ia menilai peringatan 30 tahun Kudatuli juga menjadi momentum refleksi bagi seluruh elemen bangsa, termasuk PDI Perjuangan, untuk melakukan otokritik terhadap praktik kekuasaan yang berpotensi menindas dan menutup ruang kritik.

“30 tahun Kudatuli menyadarkan bahwa kekuasaan yang otoriter ketika dibiarkan akan melahirkan kekacauan dan kegelapan bagi masa depan. Karena itu, refleksi dan otokritik menjadi sangat penting,” ujarnya.

Hasto menegaskan demokrasi hanya dapat tumbuh apabila kebebasan pers, kontrol masyarakat sipil, serta partisipasi publik dalam mengoreksi kebijakan tetap dijaga. Menurutnya, suara rakyat harus selalu memperoleh ruang agar kecenderungan lahirnya kekuasaan yang oligarkis dapat dicegah.

“30 tahun Kudatuli mengajarkan kepada kita pentingnya suara-suara rakyat diberikan ruang, termasuk akses kepada para pengambil kebijakan politik agar watak kekuasaan yang oligarkis dapat kita cegah bersama,” tegasnya.

Rencana pembangunan Monumen Kudatuli sendiri telah digagas sejak 2021 atas arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Monumen tersebut diharapkan menjadi penanda sejarah perjuangan demokrasi sekaligus penghormatan kepada para korban yang mempertahankan nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

Kudatuli merupakan peristiwa penyerangan terhadap Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada 27 Juli 1996, yang kemudian memicu kerusuhan di sejumlah wilayah Jakarta.

Berdasarkan penyelidikan Komnas HAM, tragedi tersebut mengakibatkan lima orang meninggal dunia, 149 orang luka-luka, dan 23 orang dinyatakan hilang. Hingga kini, peristiwa itu masih menjadi salah satu catatan penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS