MOJOKERTO – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, kembali mengingatkan Wali Kota Mojokerto agar segera merealisasikan bantuan bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19. Menurutnya, Pemerintah Kota tidak harus menunggu bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Pemkot harus mempunyai solusi untuk membantu warganya yang sedang susah.

“Selama anggarannya tersedia mestinya bantuan itu tidak menjadi persoalan, misalnya kita dapat melalukan penundaan terkait pembangunan fisik yang tidak begitu urgent,” ujar Ery Purwanti saat membacakan Pandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna di hadapan Wali Kota Mojokerto, Selasa (10/8/2021).

“Karena bagaimanapun juga keselamatan jiwa manusia harus kita kedepankan daripada membangun sesuatu yang tidak urgent dilakukan saat pandemi masih marak,” tambah Ery.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menekankan agar Wali Kota Mojokerto berani mengambil kebijakan dengan menggelontorkan dana APBD untuk seluruh warga Kota Mojokerto.

“Total KK di Kota Mojokerto ini hanya 46.041. Saya kira cukuplah untuk memberi bantuan 1 sampai 2 juta perkepala keluarga atau kalau tidak mampu bisa disesuaikan dengan kemampuan anggaran kita,” bebernya.

Pedagang kaki lima (PKL) yang terdampak juga tak luput dari perhatiannya. Di hadapan Wali Kota dan seluruh anggota DPRD Kota Mojokerto, Ery meminta Pemkot memberi ganti untung pada PKL yang terdampak pemberlakuan PPKM, baik sejak PPKM darurat sampai PPKM level 4 yang sampai saat ini masih berjalan.

“Utamanya untuk PKL yang berjualan di malam hari. Mereka tentu sangat merasakan dampak pemberlakuan PPKM. Kami meminta agar Wali Kota bisa memberikan bantuan 2 sampai 3 juta untuk PKL tersebut,” terangnya.

Tak hanya pemberian vitamin, masker untuk warga, Ery juga menekankan agar pemerintah bisa memberi insentif pada tenaga kesehatan yang bertugas.

“Kita sebelumnya telah menyepakati dalam rapat ada pemberian vitamin juga masker, ini belum terealisasi. Pemberian insentif nakes yang bertugas itu jangan dilupakan, segera ambil tindakan,” tegasnya.

Sementara itu, fraksi PDI Perjuangan juga menanyakan urgensi dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai 100 Milyar.

“Apa urgensinya ambil pinjaman sebesar itu? Ini harus betul-betul dikaji. Pengambaliannya dibebankan pada APBD selama 5 tahun loh ini. Kalau gak dikaji bener, ya ajor (hancur, red),” tutup politisi perempuan ini. (arul/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS