JAKARTA – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto mengatakan meski seorang kepala daerah mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019 bukan berarti yang bersangkutan kebal terhadap hukum.

Hal ini merujuk pada tertangkap tangannya Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu 18 November 2018 dinihari.

Remigo baru dilantik sebagai ketua relawan Jokowi di Pakpak Bharat sebelum akhirnya terjaring operasi tangkap tangan oleh tim KPK.

“Dukungan kepada Pak Jokowi bukan berarti garansi kemudian jadi kebal hukum. Dukungan kepada Pak Jokowi karena prestasi, karena rekam jejak, karena program-program Pak Jokowi yang memang dirasakan masyarakat bawah, tetapi juga membangun visi Indonesia ke depan,” kata Hasto di Media Center Jokowi-Ma’ruf, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

Menurut Hasto, penegakan hukum khususnya kasus korupsi yang dilakukan KPK bersifat independen dan dipastikan tak ada campur tangan kewenangan dari seorang presiden.

“Apa yang dilakukan KPK itu bersifat independen, bersifat merdeka dan kalau kita lihat konfigurasinya, ya enggak hanya pendukung Pak Jokowi, semuanya sama,” jelas Hasto.

Sekjen PDIP itu kembali mengingatkan kepada semua pihak yang mendukung Jokowi-Ma’ruf haruslah atas kesadaran atas kinerja dan prestasi, bukan semata mencari perlindungan hukum.

TKN Jokowi-Ma’ruf, lanjut Hasto akan memberikan sanksi tegas bagi pendukung yang menyalahgunakan dukungannya tersebut. “Sebagai pendukung utama kami memberikan sanksi tegas bagi siapapun,” tegasnya.

Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari minta kasus suap yang menyeret Bupati Pakpak Bharat tidak dikait-kaitkan dengan dukungannya terhadap pasangan calon nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf.

“Jangan membangun asumsi relasi sebab akibat. Jokowi-Ma’ruf didukung banyak pihak. Ada juga barisan ulama, santri, kepala-kepala daerah yang jadi model antikorupsi,” kata Eva.

Lebih lanjut, Eva menekankan komitmen Nawacita Jokowi yang mendukung penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi secara komprehensif. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS