BLITAR – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Erma Susanti, menilai masyarakat di sekitar kawasan hutan memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi sekaligus bagian dari solusi mengatasi kemiskinan di perdesaan.

Potensi tersebut antara lain kopi, madu, aren, bambu, empon-empon hingga hijauan pakan ternak. Namun, menurut Erma, potensi itu belum sepenuhnya tergarap karena masih membutuhkan pendampingan, penguatan produksi, kelembagaan, hingga akses pasar.

“Kalau bicara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan kesejahteraan, teman-teman masyarakat sekitar hutan ini bisa menjadi bagian dari jawabannya,” jelas Erma saat menggelar Sosialisasi Pentingnya Peran Civil Society sebagai Pilar Utama Demokrasi dan Pembangunan di Puri Perdana Hotel & Convention Hall, Sabtu (12/9/2026).

Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim tersebut mengatakan, hasil usaha masyarakat pinggir hutan selama ini belum sepenuhnya terlihat dalam indikator perekonomian daerah.

Pengukuran aktivitas ekonomi masih banyak bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan. Padahal, masyarakat kawasan hutan juga menghasilkan berbagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi.

“Selama ini yang dihitung pertanian dan perkebunan. Padahal hasil produksi teman-teman di kawasan hutan juga punya nilai ekonomi,” ujarnya.

Karena itu, Erma mendorong pemerintah memiliki alat ukur yang mampu mencatat transaksi dan nilai ekonomi dari hasil produksi masyarakat sekitar hutan.

Menurutnya, data tersebut penting untuk mengetahui seberapa besar kontribusi ekonomi masyarakat kawasan hutan terhadap perekonomian daerah. Data yang lebih jelas juga akan membantu pemerintah menentukan bentuk intervensi secara lebih tepat.

“Potensinya banyak. Ada madu, kopi, aren, bambu, termasuk hijauan pakan ternak. Kalau ditingkatkan, ini bisa menjadi salah satu alternatif penghasilan masyarakat,” katanya.

Erma menilai intervensi pemerintah tidak cukup berhenti pada pengakuan terhadap potensi. Masyarakat membutuhkan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat kelembagaan kelompok, mengembangkan produk, hingga membuka akses pasar.

Dengan demikian, komoditas yang selama ini dijual dalam bentuk mentah dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah yang mampu memberikan pendapatan lebih besar bagi masyarakat.

Ia juga melihat pengembangan ekonomi kawasan hutan dapat menjadi alternatif bagi generasi muda di perdesaan. Anak-anak muda tidak harus meninggalkan wilayahnya untuk mencari penghasilan apabila komoditas lokal mampu dikembangkan menjadi usaha yang memiliki pasar.

“Kalau potensinya dikembangkan dan distribusinya berjalan, ini juga bisa menjadi alternatif bagi anak-anak muda untuk mendapatkan penghasilan di wilayahnya sendiri,” pungkas Erma.

Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung itu, kesejahteraan masyarakat juga berkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Masyarakat yang mendapatkan manfaat ekonomi dari kawasan hutan akan memiliki kepentingan langsung untuk menjaga sumber penghidupannya.

“Kalau masyarakatnya sejahtera dan bisa memanfaatkan lahan pinggir hutan dengan baik, tentu dengan pendampingan, saya yakin mereka juga akan menjaga hutan. Karena hutan itu rumah dan tempat mereka mencari nafkah,” tambahnya.

Namun, Erma mengakui pengembangan kelompok tani hutan tidak bisa dilakukan secara instan. Pendataan, penguatan kelembagaan hingga proses verifikasi membutuhkan waktu dan pendampingan, sementara jumlah penyuluh kehutanan masih terbatas.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi memperkuat fungsi fasilitasi dan pendampingan. Pemerintah juga perlu membantu proses administrasi sekaligus memastikan kelompok masyarakat memperoleh dukungan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya.

Bagi Erma, penguatan ekonomi masyarakat sekitar hutan harus ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan perdesaan. Ketika potensi lokal mampu menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan, manfaatnya bukan hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga dapat menggerakkan ekonomi wilayah sekaligus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan. (arif/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS