Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari Bisowarno mendorong percepatan renovasi GOR Velodrome Malang serta penyelesaian status pengelolaan aset agar pembinaan atlet lebih optimal.

MALANG – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera mempercepat renovasi GOR Velodrome Malang agar kembali layak digunakan sebagai pusat pembinaan atlet.

Selain perbaikan fisik, DPRD juga mendorong penyelesaian status pengelolaan aset agar perawatan fasilitas olahraga tersebut lebih optimal.

Dorongan tersebut disampaikan Untari usai meninjau langsung kondisi GOR Velodrome Malang, pekan lalu. Kunjungan itu merupakan tindak lanjut dari koordinasi dengan DPRD Kota Malang yang sebelumnya menyampaikan keluhan terkait minimnya perawatan fasilitas olahraga tersebut.

Dalam peninjauan tersebut, Untari melihat langsung kondisi lintasan balap, tribun penonton, hingga asrama atlet yang dinilai membutuhkan perhatian serius.

“Ini sayang sekali kalau begini terus. Kalau Pemprov tidak bisa mengelola, biar diserahkan ke Pemkot Malang saja,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).

Menurut legislator PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Malang Raya itu, langkah cepat perlu dilakukan mengingat Velodrome akan digunakan untuk ajang Piala Gubernur cabang olahraga balap sepeda pada Juli 2026.

Karena itu, ia memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan perbaikan darurat, antara lain melalui pengecatan ulang fasilitas dan pembersihan area sekitar agar arena siap digunakan.

Selain mendorong percepatan renovasi, Komisi E DPRD Jatim juga membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu pembiayaan perbaikan. Salah satu mitra yang akan dijajaki adalah Bank Jatim.

Untari menjelaskan, persoalan utama yang selama ini menghambat perawatan Velodrome adalah status aset yang masih terpisah. Lahan tercatat sebagai milik Pemerintah Kota Malang, sedangkan bangunan menjadi aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Karena itu, DPRD Jawa Timur berkomitmen mendorong penyelesaian tata kelola aset agar pengelolaan fasilitas olahraga tersebut dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Bahkan, dalam pembahasan internal, DPRD Jawa Timur telah memberikan sinyal persetujuan apabila pengelolaan bangunan nantinya dialihkan kepada Pemerintah Kota Malang sehingga pengelolaan Velodrome berada dalam satu kewenangan. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS