Oleh Martin Rachmanto*

HARI ini, 1 Juni, ingatan kita melompat kembali ke tahun 1945. Di bawah rindang pohon sukun di Ende atau di atas podium BPUPKI, Ir. Soekarno memeras sari pati bumi Nusantara, melahirkan lima prinsip yang disebut Pnacasila. Lima prinsip yang menjadi philosofische grondslag, dasar filsafat, fondasi sedalam-dalamnya bagi bangunan Indonesia merdeka.

Bung Karno membayangkan Pancasila bukan sebagai dogma mati yang kaku, melainkan sebagai leit motiif, sebuah bintang pimpin yang dinamis (dynamische werkstar) yang bergerak searah dengan peradaban manusia.

Namun, delapan dekade berselang, bintang pimpin itu tampak meredup di layar gawai generasi hari ini; ruang-ruang digital Gen-Z dan milenial menghabiskan separuh hidup mereka. Di balik riuh rendah tren TikTok, algoritma Instagram, dan perbincangan kecerdasan buatan (AI), Pancasila kerap kali hanya tersisa sebagai hafalan ritual menjelang ujian atau teks mati di infografis instansi negara.

Ada jarak sosiologis yang menganga. Sebuah ironi ketika sebuah generasi begitu fasih mengoperasikan teknologi global, namun gagap memaknai falsafah hidup bangsanya sendiri. Pancasila bagi sebagian besar anak muda hari ini telah mengalami komodifikasi dan redupsi. Ia dianggap sebagai produk masa lalu yang feodal, teoretis dan berjarak dari realitas pencarian kerja atau kesehatan mental mereka.

Pemahaman yang minim ini terjadi karena pola doktrinasi masa lalu yang serba top-down, melupakan esensi bahwa Pancasila adalah alat pembebasan, bukan alat penertiban.

Jika kita membuka kembali lembaran-lembaran pemikiran Bung Karno, terutama dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi atau risalah legendaris Tuntunan Mencapai Indonesia Merdeka, kita akan menemukan betapa visionernya Sang Proklamator.

Bagi Bung Karno, Pancasila adalah sebuah sintesis dari pergolakan pemikiran dunia yang disesuaikan dengan kultur gotong-royong asli Indonesia. Bung Karno menulis dengan jernih bahwa Indonesia tidak boleh terjebak pada kapitalisme barat yang individualis, tidak pula pada materialisme ekstrem. Indonesia harus berdiri di atas kakinya sendiri melalui keadilan sosial.

Bung Karno seorang pembaca masa depan. Jika beliau masih hidup di era kecerdasan buatan saat ini, beliau mungkin tidak akan antipati pada teknologi. Dalam konsepsinya, teknologi adalah alat, namun tanpa fondasi moral dan falsafah yang kuat, teknologi hanya akan melahirkan penjajahan bentuk baru atau neokolonialisme digital.

Di sinilah, relevansi menyederhanakan Pancasila untuk generasi kecerdasan buatan. Mari kita bedah bagaimana lima sila itu bekerja di dalam ekosistem AI dan algoritma hari ini. Pertama, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Di era digital, ketuhanan bukan sekadar ritual di tempat ibadah. Akan tetapi jangkar kemanusiaan di tengah ruang siber yang tanpa batas.

Ketika AI bisa memanipulasi realitas lewat deepfake atau menyebarkan hoaks dengan kecepatan cahaya, dimensi ketuhanan mewujud sebagai kompas moral digital (digital ethics). Ia adalah kesadaran bahwa di balik anonimitas dunia maya, ada tanggung jawab spiritual atas setiap ketikan jari dan kuota data yang kita gunakan.

Kedua, Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan Sila Persatuan Indonesia. Kedua sila ini merupakan antitesis paling tajam terhadap algoritma media sosial yang memecah belah. Algoritma hari ini dirancang untuk menciptakan echo chamber ruang gema yang mengurung anak muda hanya pada kelompok yang sepemikiran, memicu polarisasi, kebencian dan hilangnya adab berkomunikasi.

Pancasila hadir sebagai algoritma tandingan. Ia menuntut Gen Z dan milenial untuk menggunakan teknologi guna menjembatani perbedaan, bukan memperlebar jurang kebencian. Persatuan Indonesia di abad ke-21 adalah kerelaan untuk tidak melakukan perundungan siber (cyberbullying) dan gotong-royong digital untuk menyebarkan narasi perdamaian.

Ketiga, Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Sila ini menemukan panggung barunya pada ruang tata kelola data. Hari ini, demokrasi kita kerap dibajak oleh manipulasi data besar (big data). Kebijaksanaan dalam permusyawaratan harus diterjemahkan oleh anak muda sebagai literasi digital yang kritis. Mereka tidak boleh menjadi konsumen informasi yang pasif.

Mereka harus memimpin ruang diskusi publik dengan argumen yang berbasis data, beretika, dan mengedepankan mufakat, bukan sekadar mencari viralitas kosong.

Terakhir, Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ini  adalah tantangan terbesar di era AI. Otomatisasi teknologi mengancam jutaan lapangan kerja tradisional yang diincar oleh milenial dan Gen Z.

Di sinilah, pemikiran Bung Karno tentang kedaulatan ekonomi harus dibunyikan kembali. Keadilan sosial di era kekinian berarti memperjuangkan kedaulatan digital, memastikan bahwa akses teknologi, internet cepat, dan pendidikan AI tidak hanya dinikmati oleh anak-anak muda di kotabesar, melainkan merata hingga ke pelosok desa, ke tangan anak-anak kaum Marhaen yang mendamba kesejahteraan.

Membumikan Pancasila ke generasi algoritma tidak bisa lagi menggunakan metode indoktrinasi usang. Kita harus memasukkan ruh Pancasila ke dalam kode-kode pemrograman, ke dalam perintah-perintah prompt AI, dan ke dalam narasi kreatif yang segar.

Pancasila harus dirasakan sebagai solusi atas kecemasan masa depan mereka, sebuah panduan hidup agar mereka tidak kehilangan kemanusiaannya di tengah kepungan mesin cerdas.

Menjemput Pancasila di era AI adalah tugas kebudayaan kita hari ini. Jangan sampai kita melahirkan generasi yang mahir menciptakan kecerdasan buatan, namun kehilangan kecerdasan batiniah dan jati diri bangsanya sendiri. Selamat Hari Lahir Pancasila. Jaga apinya, jangan abunya.

*Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS