Anggota DPRD Jatim Ony Setiawan menilai Marhaenisme dan nilai Pancasila tetap relevan menghadapi tantangan ketergantungan ekonomi akibat neoliberalisme dan neokolonialisme.

SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Ony Setiawan menilai pemikiran Bung Karno tentang Marhaenisme tetap relevan untuk menjawab tantangan ekonomi di era modern.

Menurutnya, bentuk kolonialisme kini telah bergeser menjadi ketergantungan ekonomi melalui neoliberalisme dan neokolonialisme sehingga nilai-nilai Pancasila perlu terus menjadi pijakan pembangunan.

Baca juga: DPC Tuban Gelar Diskusi Ideologi: Menguji Relevansi Marhaenisme di Era Ojek Online

Ony mengatakan, pemikiran Bung Karno mengenai anti-kolonialisme dan anti-imperialisme melahirkan konsep Marhaenisme yang hingga kini masih memiliki relevansi dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

“Pemikiran radikal Bung Karno tentang anti-kolonialisme dan imperialisme saat itulah yang melahirkan Marhaenisme, dan Pancasila yang disampaikan Bung Karno dalam pidato 1 Juni kemudian disempurnakan redaksinya hingga menjadi Pancasila seperti sekarang ini,” ujarnya, Rabu (1/7/2026).

Menurut anggota Komisi B DPRD Jawa Timur tersebut, pemahaman terhadap ajaran Bung Karno penting bagi kader PDI Perjuangan karena menjadi dasar sikap politik partai, termasuk dalam menjalankan fungsi sebagai penyeimbang di pemerintahan.

“Sehingga bagi kader PDI Perjuangan harus mengenal dan memahami pemikiran-pemikiran Soekarno. Itu juga yang mendasari posisi PDI Perjuangan dalam pemerintahan saat ini sebagai partai penyeimbang,” katanya.

Ony menjelaskan, Marhaenisme merupakan ideologi yang berpihak kepada rakyat kecil yang memiliki alat produksi tetapi belum mampu menikmati kesejahteraan akibat sistem ekonomi yang tidak berpihak.

Menurutnya, Bung Karno merumuskan Marhaenisme melalui tiga pilar utama, yakni Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, dan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Ia menegaskan, Pancasila tidak boleh dipahami hanya sebagai dokumen formal, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan yang menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

“Bagi Bung Karno, Pancasila adalah philosophische grondslag dan Weltanschauung yang digali dari nilai-nilai bangsa Indonesia. Marhaenisme menjadi pisau analisis agar Pancasila tidak sekadar menjadi hafalan atau pajangan,” ujarnya.

Ony menilai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini bukan lagi kolonialisme dalam bentuk fisik, melainkan ketergantungan ekonomi yang muncul melalui neoliberalisme dan neokolonialisme.

“Jika dahulu kolonialisme bersifat fisik, hari ini imperialisme menjelma menjadi neoliberalisme dan neokolonialisme yang menciptakan ketergantungan ekonomi pada investasi asing yang tidak berpihak pada kepentingan lokal,” pungkasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS