Selasa
17 November 2026 | 3 : 26

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Fokus Turunkan Kemiskinan, Raperda Perubahan APBD Kabupaten Banyuwangi 2026 Disahkan

PDIP-Jatim-Ipuk-Fiestiandani-02102026

BANYUWANGI – Setelah melewati sejumlah pembahasan, Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026 disahkan dalam rapat Paripurna DPRD Banyuwangi, Rabu (30/9/2026).

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, didampingi Wakil Ketua Michael Edy Hariyanto, Wakil Ketua Siti Mafrochatin Ni’mah, dan Wakil Ketua Mujiono. Selain itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, beserta jajaran eksekutif dan legislatif juga hadir di ruang rapat.

Bupati Ipuk, dalam sambutannya, menyampaikan terma kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dewan atas segala jerih payahnya dalam merancang dan mengarahkan seluruh rangkaian kegiatan persidangan.

“Sehingga pembahasan Raperda tentang P-APBD 2026 dapat dilakukan percepatan,” ujar Ipuk.

Ipuk juga berterima kasih serta kepada pimpinan dan anggota dewan atas pembahasan substantif yang dilaksanakan.

“Sehingga Raperda P-APBD ini dapat merepresentasikan aspirasi rakyat Banyuwangi dan pada akhirnya mendapat persetujuan sebagaimana yang telah kita saksikan,” kata dia.

Menurut Ipuk, tantangan ke depan tidaklah mudah. Pilihan kebijakan akan semakin sulit sehingga dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kepercayaan, untuk mengambil keputusan yang sulit dan keputusan yang pro rakyat.

“Dan perubahan APBD tahun 2026 merupakan instrumen antisipatif, untuk merespons ketidakpastian, dengan tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian,” tutur Wakabid Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPD PDI Perjuangan Jatim itu.

Sementara itu, Ketua Banggar DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, dalam laporannya, mengatakan bahwa tema pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang disepakati yakni ‘Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Tinggi yang Inklusif untuk Menurunkan Kemiskinan’.

“Di tengah keterbatasan fiskal, DPRD sependapat dengan pemkab yang berkomitmen membangun kemandirian fiskal melalui peningkatan kapasitas pendapatan daerah, mengoptimalkan aset dan investasi daerah, serta memastikan setiap belanja dan pembiayaan memberikan manfaat yang terukur,” ujar Michael.

Karena itu, komposisi P-APBD 2026 disepakati dengan rincian pendapatan daerah diproyeksi sebesar Rp2,905 triliun.

Pendapatan daerah tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp852,7 miliar, pendapatan transfer Rp1,999 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp50,1 miliar.

Belanja daerah diproyeksi mengalami kenaikan sebesar Rp3,151 triliun, sedangkan pembiayaan daerah diproyeksi sebesar Rp249,4 miliar. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Komisi A DPRD Jember Persoalkan Perubahan Hasil Penjaringan BPD di Ambulu

JEMBER – Hasil pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pontang dan Desa Ambulu, Kecamatan ...
KRONIK

Susy Ajak Warga Pilah Sampah dari Rumah, Bank Sampah Diperkuat Aplikasi Digital

SURABAYA – Pengelolaan sampah tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Keterlibatan masyarakat, terutama dengan ...
LEGISLATIF

Guntur Wahono Siap Fasilitasi Gamelan untuk Kelompok Seni dan Sekolah di Blitar

BLITAR – Keterbatasan alat musik gamelan masih menjadi salah satu kendala kelompok seni dalam menjaga ...
LEGISLATIF

Yordan Dorong Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Usia 35-45 Tahun

SURABAYA – Pelatihan berbasis keterampilan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat usia 35 hingga 45 tahun yang ...
KRONIK

Candra Minta Relokasi Pedagang Pasar Tanjung Dimitigasi, GNI Dipersoalkan

JEMBER – Rencana relokasi pedagang Pasar Tanjung menjelang revitalisasi pasar terbesar di Kabupaten Jember ...
KRONIK

Wabup Mujiono Luncurkan Program Z-Mart Wangi, Perkuat Pengentasan Kemiskinan

BANYUWANGI – Mendukung program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dalam pengentasan kemiskinan, Badan Amil ...