JAKARTA – PDI Perjuangan mengeluarkan instruksi melarang kadernya melakukan korupsi. Instruksi ditandatangani Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ini tertuang dalam Surat Edaran No. 508/IN/DPP/I/2026 tertanggal 9 Januari 2026.

Hasto menjelaskan, instruksi diberikan langsung oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hasto mengatakan instruksi ini sudah sangat jelas dalam menjaga marwah partai.

“Di edaran yang kami buat sebelum pelaksanaan rakernas, ditulis larangan tegas terhadap kader untuk melakukan korupsi. Termasuk di antaranya agar tidak minta uang pada pihak mana pun dengan alasan akan mengikuti kegiatan partai, khususnya untuk penyelenggara negara,” ujar Hasto dalam keterangan, Sabtu (10/1/2026).

Hasto mengungkapkan, dalam surat tersebut, ada empat poin yang tertulis. Instruksi ini diberikan langsung terutama bagi seluruh anggota fraksi di DPR hingga DPRD, pengurus DPD/DPC, serta kepala daerah kader partai.

Pada poin pertama, tertulis penjelasan agar seluruh kader menjaga kehormatan yakni dengan menjalankan amanat Kongres VI untuk menjaga nama baik dan kewibawaan partai.

Kedua mengenai larangan korupsi dengan bunyi poin kader dilarang keras menyalahgunakan wewenang dalam jabatan untuk terlibat korupsi dalam bentuk apa pun.

“Ketiga nol toleransi, di mana partai tidak memberikan toleransi terhadap perbuatan yang mencederai kepercayaan rakyat. Keempat sanksi pemecatan, di mana DPP akan memberikan sanksi organisasi tertinggi berupa pemecatan bagi kader yang terbukti secara hukum melakukan korupsi,” paparnya.

Sementara itu, juru bicara PDIP, Guntur Romli, menyampaikan rakernas, yang dibuka di Beach City International Stadium, Ancol, Sabtu (10/1/2026), menjadi forum strategis untuk membahas penguatan penegakan hukum yang independen. PDIP menekankan pentingnya edukasi antikorupsi melalui sekolah partai serta transparansi pendanaan politik.

Langkah ini dipandang penting guna memperbaiki tata kelola di sektor sumber daya alam dan kehutanan guna mencegah bencana alam, seperti yang terjadi di wilayah Sumatera.

PDI Perjuangan berharap penegasan ini menjadi pedoman yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh kader. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS