SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang rencananya akan dilakukan 1-31 Oktober 2025.

Pemutakhiran DTSEN akan dilakukan berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya. Kader Surabaya Hebat (KSH) yang telah lulus seleksi pelatihan pemuktahiran data akan turut serta membantu proses tersebut.

“Semuanya turun bareng, ada pegawai kita, ada BPS juga, dan kader (KSH) yang sudah lulus sertifikasi,” jelas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Selasa (30/9/2025).

Dia menargetkan, DTSEN Kota Surabaya akan tuntas seluruhnya pada Oktober 2025. Sebab, DTSEN Kota Surabaya nantinya akan dijadikan percontohan nasional.

“Oktober ini selesai. Karena kita dibuat percontohan nasional,” ungkapnya.

Sebelumnya, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, M. Fikser, menegaskan pentingnya program DTSEN ini sebagai fondasi kebijakan yang akurat.

Pemkot Surabaya juga diketahui telah melakukan pelatihan petugas pemutakhiran yang berlangsung dari 25-28 September 2025.

Pelatihan tersebut sangatlah penting guna meningkatkan keakuratan data sebelum nantinya petugas akan melakukan pendataan secara “door to door” pada bulan Oktober 2025.

“DTSEN adalah program strategis pemerintah untuk menyatukan data kependudukan dan sosial ekonomi warga dengan mencocokkannya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK),” jelas Fikser.

Menurutnya, pemutakhiran data terdapat tiga tujuan utama. Yakni agar pemerintah memiliki satu sumber data yang sama.

Kedua, menjamin program yang diterjunkan pemerintah tepat sasaran, dikarenakan kondisi perekonomian masyarakat yang dinamis.

“Tanpa data terbaru, bantuan sosial akan berisiko salah sasaran. Ini adalah upaya kami meminimalisir inclusion error dan exclusion error,” ujarnya.

Sedangkan yang ketiga, ialah pembangunan jangka panjang, untuk mendukung pembangunan jangka panjang dibutuhkan data dan perencanaan yang akurat.

“Khususnya dalam merancang intervensi di sektor kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan berbasis bukti (evidence-based),” pungkas dia. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS