JAKARTA – Calon Presiden (Capres) 2024, Ganjar Pranowo, menegaskan bahwa regulasi di bidang kelautan ke depan harus berpihak pada nelayan. Regulasi yang dianggap tumpang tindih dan merugikan nelayan harus dikaji atau direvisi.

Hal itu disampaikan Ganjar usai menemui ratusan nelayan dari berbagai wilayah Indonesia di kediamannya, Patra Kuningan Jakarta, Minggu (10/12/2023). Ratusan nelayan yang tergabung dalam organisasi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) itu berasal dari Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Lampung.

Sejumlah persoalan disampaikan para nelayan kepada Ganjar dalam pertemuan itu. Satu di antaranya terkait aturan zonasi. Nelayan menyebut, selama ini aturan zonasi justru merugikan mereka. “Kami minta kepada Pak Ganjar, ketika beliau jadi presiden agar aturan itu direvisi,” ucap Wakil Ketua KNTI, Sugeng Nugroho.

Sugeng mencontohkan, dalam PP 11/2021 tentang Zonasi Penangkapan Ikan, nelayan dibatasi melaut pada titik 573/572 atau kira-kira 200 mil laut. Padahal, laut Indonesia sangat luas, yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh nelayan dalam negeri, bukan nelayan asing.

Selain itu, ada juga PP 85/2023 tentang Penangkapan Terukur. Dalam aturan itu, ditetapkan kuota nelayan. Jika kuota sudah penuh, maka nelayan tidak boleh melaut. “Jelas ini merugikan kami. Kami minta aturan itu dihapus dan nelayan dibebaskan untuk melaut karena bisa meningkatkan pendapatan bagi negara,” tegasnya.

Selain terkait zonasi melaut, banyak hal yang disampaikan para nelayan kepada Ganjar. Mulai kemudahan perizinan kapal, perbaikan jalur perahu, bahan baku solar bersubsidi, bantuan alat tangkap dan lainnya.

Sementara itu, Ganjar mengapresiasi dan menyambut baik aspirasi dari para nelayan. Semua aspirasi dia tampung untuk dijadikan pegangan dalam menentukan kebijakan ke depan.

“Tadi teman-teman nelayan menyebutkan banyak aturan atau regulasi yang dianggap tidak pro ke nelayan. Maka ke depan, regulasi dan aturan itu perlu kita kaji ulang,” ucapnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga sepakat, perizinan harus dipermudah. Ke depan, perizinan cukup dengan KTP dan menggunakan sistem digital sehingga lebih mudah.

“Termasuk soal BBM bersubsidi, kita harus memenuhi itu. Intinya, kita harus libatkan mereka dalam setiap pengambilan keputusan agar regulasi kelautan kita ke depan berpihak pada nelayan,” tandasnya. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS