NGAWI – Program pengentasan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Ngawi belum sepenuhnya menjangkau warga miskin. Sejumlah kendala, terutama terkait status kepemilikan lahan, menjadi hambatan utama pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan tersebut.

Meski demikian, pemerintah tidak tinggal diam. Beragam skema bantuan alternatif disiapkan agar pemerataan kesejahteraan tetap berjalan. Salah satunya dilakukan Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko yang turun langsung meninjau kondisi warga kurang mampu di Kecamatan Kendal.

Dengan mengendarai motor RX King, Wabup yang akrab disapa Antok itu menyisir tiga lokasi sasaran bedah rumah. Kunjungan pertama dilakukan di Desa Gayam, meninjau rumah milik Sukardi (70) yang hidup seorang diri bersama beberapa ekor kambing gaduhan.

Selanjutnya, Wabup Antok meninjau dua rumah reyot di Desa Ploso. Salah satunya milik Kilah (90), seorang lansia yang tinggal berdua bersama cucunya. Rumah Mbah Kilah yang berdiri di pinggiran hutan lebih menyerupai gubuk. Dindingnya dari anyaman bambu, tiangnya miring, dan lantainya masih berupa tanah.

Program RTLH tidak bisa menjangkau Mbah Kilah karena lahan tempat rumahnya berdiri bukan miliknya sendiri.

“Ada beberapa faktor sehingga program RTLH tidak bisa diterimakan kepada keluarga tidak mampu. Salah satunya soal administrasi kepemilikan lahan, seperti halnya kondisi Mbah Kilah,” ujar Wabup Antok, Selasa (11/11/2025).

Ketua DPC PDI Perjuangan Ngawi itu menegaskan, meski terbentur aturan administrasi, pemerintah akan menyiapkan skema bantuan lain melalui gotong royong partisipatoris.

“Dalam rangka peringatan Hari Korpri, diprogramkan bantuan bedah rumah, salah satunya dialokasikan untuk Mbah Kilah,” terangnya.

Ia menambahkan, program bedah rumah di luar intervensi RTLH juga dijalankan melalui kolaborasi dengan Baznas, relawan, dan masyarakat. Menurutnya, pola kolaboratif ini menjadi upaya percepatan pengentasan rumah tidak layak huni di Kabupaten Ngawi, selain mengandalkan APBD dan Dana Desa.

“Melalui akselerasi ini, paling tidak ada sekitar 6.000 rumah tidak layak huni bisa terselesaikan hingga tahun 2029,” ujar Wabup Antok.

Dalam penyisiran tersebut, Wabup Antok juga menyerahkan bantuan sembako untuk meringankan beban warga. Selama kunjungan di Kecamatan Kendal, ia turut didampingi anggota Fraksi PDI Perjuangan, Inaya Salma. (and/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS