Oleh Ony Setiawan*

GAGASAN Perum Bulog untuk menerapkan kebijakan beras medium satu harga secara nasional memantik wacana baru dalam tata kelola pangan kita. Mengadopsi skema yang serupa dengan BBM Satu Harga milik Pertamina, kebijakan ini mengandaikan penetapan harga eceran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) seragam dari Sabang sampai Merauke melalui mekanisme subsidi biaya distribusi.

Secara teknis, intervensi ini menjanjikan angin segar. Saat ini, beras SPHP dipatok pada kisaran Rp12.450 per kilogram—atau sekitar Rp55.000 hingga Rp57.500 untuk kemasan lima kilogram.

Di sisi lain, harga beras medium non-SPHP di pasaran masih bergerak liar di rentang Rp60.000 hingga Rp78.000 per lima kilogram, bergantung pada wilayah dan merek.

Ketimpangan ini jelas membebani daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.

Dukungan yang mengalir dari legislator daerah, termasuk di Jawa Timur, menegaskan betapa mendesaknya kepastian harga di tingkat konsumen. Namun, menyeragamkan harga beras hanyalah satu sisi dari koin tata kelola pangan.

Kebijakan stabilisasi harga pasar hulu-hilir di atas kertas tidak boleh mengabaikan realitas yang lebih mendasar: ketahanan dan kedaulatan pangan nasional yang sesungguhnya.

Ada tiga catatan kritis yang perlu digarisbawahi. Pertama, keadilan harga bagi konsumen harus diimbangi dengan perlindungan di tingkat produsen. Subsidi distribusi di hilir tidak akan berdampak panjang, jika petani di hulu terus terhimpit mahal dan langkanya sarana-prasarana produksi.

Penyediaan pupuk, benih berkualitas, serta alih teknologi pertanian yang efisien adalah syarat mutlak agar kapasitas produksi dalam negeri tidak tergerus.

Kedua, ada risiko penyeragaman pola konsumsi yang justru menipu daya tahan pangan kita. Indonesia memiliki sejarah panjang diversifikasi pangan lokal—mulai dari sagu di kawasan timur, jagung, sorgum, hingga aneka umbi-umbian seperti singkong, ubi jalar, porang, dan talas.

Ketergantungan berlebih pada beras sebagai tunggal pilar konsumsi nasional terbukti membuat ketahanan pangan rentan terhadap gejolak pasokan dan iklim.

Ketiga, langkah penyeragaman harga beras, jika tidak dikawal dengan penguatan pangan lokal, dikhawatirkan kian mengikis tradisi kuliner lokal dan mematikan potensi pertanian non-beras di daerah.

Stabilisasi harga memang krusial untuk menjaga daya beli jangka pendek. Namun, kebijakan beras satu harga seyogianya diposisikan sebagai jaring pengaman sosial, bukan pengganti strategi kedaulatan pangan berbasis keanekaragaman lokal.

Pemerintah perlu memastikan bahwa penguatan pertanian di hulu dan revitalisasi pangan lokal tetap berjalan seiring, sehingga ketahanan pangan Indonesia dibina dari fondasi yang beragam dan tangguh. (*)

*Ony Setiawan, anggota DPRD Jatim dan Ketua DPC PDI Perjuangan Tuban

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS