JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat antisipasi serta mitigasi bencana di seluruh Indonesia. Pernyataan itu disampaikan menyusul banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Senin (21/9/2026) malam.

Puan menilai penguatan mitigasi tidak cukup dilakukan setelah bencana terjadi. Kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama di tengah curah hujan tinggi, perlu dilakukan secara lebih efektif dan terkoordinasi.

“Terkait dengan bencana yang terjadi, banjir besar yang terjadi di Solok, kami meminta kepada semua stakeholder untuk bisa betul-betul mengantisipasi dan memitigasi semua hal yang ada di seluruh Indonesia, bukan hanya di Solok saja,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Banjir bandang menerjang sejumlah kawasan di sekitar Kompleks Perkantoran Bupati Solok, Arosuka. Sejumlah kantor pemerintahan dan rumah warga terdampak, sementara material banjir juga sempat menutup akses jalan Solok-Padang.

Puan berharap proses pencarian dan evakuasi warga terdampak berjalan lancar. Ia juga berharap tidak ada korban jiwa dalam bencana tersebut.

“Saat ini kan masih dalam proses pencarian atau evakuasi, kami berharap semoga tidak ada korban. Amin. Ke depannya harus lebih mengantisipasi dari mitigasi yang lebih efektif,” tuturnya.

Menurut Puan, kesiapsiagaan perlu menjadi perhatian karena sejumlah wilayah Indonesia mulai memasuki periode musim hujan. Pemerintah dan pemangku kepentingan diminta memastikan berbagai langkah mitigasi berjalan sebelum potensi bencana berkembang menjadi kondisi darurat.

“Ini sudah beberapa kali bahkan sering dibicarakan oleh DPR kepada BNPB, bahkan tim dari kami, tim bencana juga sudah menyampaikan hal ini untuk melakukan mitigasi-mitigasi,” ungkapnya.

Puan juga menyoroti tingginya curah hujan serta perlunya mengevaluasi efektivitas infrastruktur pengendali banjir, termasuk bendungan yang ada di berbagai wilayah.

“Sekarang ini curah hujan cukup keras ataupun sangat tinggi juga efektivitas dari semua bendungan yang ada di Indonesia dan hal-hal lain,” sambungnya.

Selain kesiapan infrastruktur, Puan menilai koordinasi antarlembaga perlu diperkuat. Menurutnya, penanganan bencana membutuhkan kerja bersama yang terencana sehingga respons terhadap masyarakat terdampak dapat dilakukan secara cepat.

“Dan memang koordinasinya harus lebih diperkuat dan antisipasinya juga harus diperkuat dengan gotong royong yang lebih strategis,” tegas Puan.

Puan menyampaikan keprihatinan atas bencana yang terjadi di Solok. Ia meminta pemerintah, terutama petugas di lapangan, bergerak cepat memberikan pertolongan kepada warga terdampak.

“Tentunya kita semua berduka dan merasa prihatin atas bencana ini. Pemerintah, terutama petugas di lapangan harus bekerja cepat memberi pertolongan kepada warga terdampak,” ujarnya.

Ia mengatakan warga yang kehilangan tempat tinggal, mengalami kerusakan harta benda, maupun terganggu aktivitas sehari-harinya membutuhkan dukungan nyata.

Dalam kondisi darurat, menurut Puan, kebutuhan dasar seperti tempat tinggal sementara, makanan, air bersih, dan layanan kesehatan harus dipastikan tersedia. Perhatian juga perlu diberikan kepada kelompok rentan, termasuk anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Puan turut meminta pemerintah mempercepat pendataan korban dan kerusakan secara akurat. Data tersebut diperlukan agar distribusi bantuan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan di lapangan dan tidak terjadi tumpang tindih.

“Data tersebut penting agar bantuan tidak tumpang tindih dan dapat menjangkau warga yang paling membutuhkan,” lanjutnya.

Ia juga mendorong pemerintah menyampaikan perkembangan penanganan bencana secara berkala, termasuk jumlah warga terdampak yang telah menerima bantuan, kebutuhan yang masih belum terpenuhi, serta kendala distribusi di lapangan.

“Pastikan setiap kebutuhan korban atau warga terdampak dapat terpenuhi. Baik mereka yang mengungsi di tempat-tempat yang telah disiapkan Pemerintah, maupun yang melakukan pengungsian mandiri,” pungkas Puan.

Dorongan tersebut menempatkan mitigasi sebagai bagian penting dalam penanganan bencana. Selain respons cepat ketika bencana terjadi, kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana dinilai perlu diperkuat secara berkelanjutan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS