SURABAYA – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, mengusulkan perluasan program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk menjangkau sekitar 44 ribu anak tidak sekolah (ATS) di Jawa Timur. Skema pendidikan yang lebih fleksibel dinilai dapat membuka kembali akses belajar bagi anak-anak yang terkendala ekonomi, pekerjaan, pernikahan dini, maupun aktivitas khusus seperti menjadi atlet.

Sri Untari menilai persoalan anak tidak sekolah tidak bisa ditangani dengan satu pendekatan. Pemerintah perlu memetakan penyebab setiap kasus agar intervensi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing anak.

“Anak tidak sekolah ini penyebabnya macam-macam, antara lain ada yang harus bekerja membantu orang tua, kemudian menikah, menjadi atlet, dan ada pula yang memang tidak ingin sekolah. Nah, bagi yang tidak ingin sekolah ini harus digarap tersendiri,” ujar Sri Untari, Jumat (6/11/2026).

Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah karena keterbatasan ekonomi, tetapi masih memiliki keinginan untuk belajar, perlu mendapatkan fasilitas pendidikan alternatif.

Perluasan PJJ menjadi salah satu opsi yang dinilai potensial. Melalui sistem pembelajaran yang lebih fleksibel, anak-anak tetap bisa mengakses pendidikan tanpa harus sepenuhnya meninggalkan pekerjaan atau aktivitas lain yang dijalani.

Ia mencontohkan anak-anak yang menekuni olahraga dan memiliki jadwal latihan maupun kompetisi. Mereka tetap membutuhkan pendidikan agar aktivitas sebagai atlet tidak membuat hak belajar terabaikan.

“PJJ ini betul-betul mampu memfasilitasi kebutuhan tersebut, karena sumber daya manusia merupakan bagian yang sangat pokok dalam pengembangan sebuah provinsi ataupun negara. Sehingga kita tidak bisa meninggalkan mereka,” tegasnya.

Di sisi lain, Sri Untari mengingatkan bahwa persoalan ekonomi keluarga juga harus menjadi bagian dari strategi penanganan ATS. Anak yang harus bekerja membantu orang tua membutuhkan dukungan agar keluarganya memiliki kemampuan ekonomi lebih baik sehingga pendidikan tidak menjadi beban tambahan.

Ia pun mencontohkan pengalamannya saat melakukan studi ke Jawa Tengah. Di wilayah tersebut, kelompok masyarakat yang masuk kategori desil 1 dan 2 mendapatkan perhatian melalui program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

“Di Jawa Tengah, kelompok desil 1 dan 2 digarap dengan program untuk membangun dan meningkatkan kondisi ekonomi mereka,” ungkapnya.

Menurut Sri Untari, intervensi pendidikan perlu berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak hanya memperoleh kesempatan kembali belajar, tetapi juga mendapatkan dukungan lingkungan keluarga yang lebih baik.

Ia menegaskan pendidikan merupakan hak setiap anak yang harus dipenuhi, terlepas dari kondisi ekonomi maupun aktivitas yang dijalani. Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu menghadirkan sistem pendidikan yang lebih adaptif agar kelompok yang selama ini kesulitan mengakses sekolah formal tidak tertinggal.

Sri Untari berharap perluasan PJJ, disertai pemetaan penyebab anak tidak sekolah dan penguatan ekonomi keluarga, dapat menjadi strategi untuk menekan angka ATS di Jawa Timur.

Upaya tersebut sekaligus menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan daerah. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS