BLITAR – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengingatkan bahwa pengorbanan para pahlawan bangsa harus diterjemahkan ke dalam kebijakan negara yang benar-benar menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat. Kemerdekaan Indonesia tidak boleh berhenti sebagai warisan sejarah, tetapi harus diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat.

Pesan tersebut disampaikan Hasto saat berziarah ke makam Presiden pertama RI sekaligus Proklamator, Soekarno atau Bung Karno, di Kota Blitar, Sabtu (7/11/2026). Ziarah tersebut dilakukan menjelang peringatan Hari Pahlawan 10 November sebagai momentum merefleksikan kembali cita-cita perjuangan para pendiri bangsa.

Menurut Hasto, Republik Indonesia dibangun dengan cita-cita besar, bukan sekadar terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan harus membawa rakyat keluar dari penindasan, ketidakadilan, dan berbagai bentuk ketimpangan.

“Menggelorakan kembali semangat bahwa Republik Indonesia dibangun dengan cita-cita besar, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat, serta berpihak kepada rakyat Marhaen, rakyat yang tertindas dan diperlakukan tidak adil,” ungkap Hasto di pelataran Makam Bung Karno.

Ia menegaskan, kemerdekaan yang dinikmati masyarakat saat ini merupakan hasil pengorbanan besar para pahlawan. Karena itu, seluruh elemen bangsa, terutama penyelenggara negara, memiliki tanggung jawab sejarah untuk melanjutkan cita-cita tersebut.

Hasto menilai penghormatan terhadap jasa pahlawan tidak cukup diwujudkan melalui upacara, ziarah, atau kegiatan seremonial setiap peringatan Hari Pahlawan. Nilai perjuangan harus hadir dalam keputusan dan kebijakan pemerintah yang menyentuh kehidupan masyarakat.

“Pengorbanan para pahlawan bangsa ini tidak boleh disia-siakan. Semangat itu harus dijabarkan dalam tata pemerintahan negara, sehingga seluruh kebijakan yang diambil benar-benar diarahkan untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi,” katanya.

Lebih lanjut, Hasto mengingatkan bahwa kekuasaan pada hakikatnya merupakan amanah untuk melayani rakyat. Jabatan publik tidak seharusnya digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok tertentu.

Sebaliknya, setiap kewenangan harus dijalankan dengan tanggung jawab, menjunjung etika dan moral, serta mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Menurut Hasto, penyelenggaraan negara yang menjauh dari nilai-nilai moral dan kebenaran berisiko mengaburkan tujuan awal kemerdekaan. Karena itu, semangat pengorbanan para pahlawan harus menjadi pengingat bagi pejabat negara agar tidak kehilangan orientasi dalam menjalankan amanah publik.

“Jangan sampai kekuasaan dikelola dengan ketamakan, tanpa lagi berpijak pada nilai-nilai etika, moral, dan kebenaran,” tuturnya.

Ia menegaskan kembali bahwa kekuasaan harus digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan menjadi instrumen untuk menguntungkan individu maupun kelompok tertentu. “Makna kekuasaan adalah untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan pula untuk kepentingan kelompok atau golongan,” pungkasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS