SURABAYA — Sebanyak 557.868,9 ton atau 26,36 persen pupuk bersubsidi dari total alokasi 2.115.951 ton di Jawa Timur tercatat belum tersalurkan kepada petani hingga 21 September 2026. Kondisi ini menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur yang mendorong pengawasan penyaluran pupuk diperkuat dengan lima ukuran: tepat data, tepat alokasi, tepat waktu, tepat harga, dan tepat penerima.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, mengatakan hingga 21 September 2026 pupuk bersubsidi yang telah tersalurkan mencapai 1.558.082,1 ton atau 73,64 persen dari total alokasi.

“Artinya, masih terdapat 557.868,9 ton atau 26,36 persen pupuk bersubsidi yang belum tersalurkan,” kata Renny, Rabu (23/9/2026).

Menurut Renny, angka tersebut tidak bisa dibaca semata-mata sebagai persoalan ada atau tidaknya stok pupuk. Pemerintah perlu memastikan pupuk tersedia di wilayah yang membutuhkan dan dapat ditebus petani ketika memasuki masa tanam.

“Persoalan pupuk tidak cukup dilihat dari ada atau tidaknya stok. Tantangannya adalah apakah pupuk tersedia di wilayah yang membutuhkan, dapat ditebus petani yang berhak, tersedia sesuai musim tanam, serta tidak menambah kerumitan administrasi bagi petani,” ujar perempuan yang juga Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim itu.

Urea dan NPK Masih Menyisakan Alokasi Besar

Berdasarkan data penyaluran, pupuk NPK memiliki tingkat realisasi tertinggi, yakni 76,21 persen. Dari alokasi 961.695 ton, sebanyak 732.888,6 ton telah tersalurkan dan masih tersisa 228.806,4 ton.

Sementara Urea yang memiliki alokasi terbesar, yakni 999.183 ton, baru tersalurkan 728.997,1 ton atau 72,96 persen. Dengan demikian, masih terdapat 270.185,9 ton Urea yang belum tersalurkan.

Jika Urea dan NPK digabungkan, masih terdapat sekitar 499 ribu ton dari dua jenis pupuk utama tersebut yang belum tersalurkan.

Renny mengingatkan, sisa alokasi tersebut tidak otomatis menunjukkan adanya kelangkaan ataupun kegagalan distribusi. Rendahnya serapan dapat dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain kalender tanam, kebutuhan tiap wilayah, kemampuan penebusan petani, serta persoalan administratif.

“Pertanyaan pentingnya bukan sekadar berapa persen pupuk telah tersalur, tetapi mengapa masih terdapat alokasi yang belum tersalur dan di mana posisi pupuk tersebut,” katanya.

Pemerintah, lanjut Renny, perlu memastikan apakah pupuk yang belum tersalurkan berada di daerah yang memang belum memasuki masa kebutuhan atau justru berada di wilayah yang petaninya membutuhkan pupuk tetapi menghadapi hambatan dalam melakukan penebusan.

Data juga menunjukkan tingkat realisasi berbeda berdasarkan jenis pupuk. Pupuk ZA baru tersalur 66,93 persen dari alokasi 10.995 ton, sehingga masih tersisa 3.636 ton.

Sementara NPK Formula Khusus mencapai realisasi 73,86 persen dari alokasi 259 ton dengan sisa 67,7 ton.

Adapun pupuk organik menjadi jenis dengan persentase penyaluran terendah. Dari alokasi 143.819 ton, baru 88.646 ton atau 61,64 persen yang tersalurkan. Masih terdapat 55.173 ton yang belum tersalurkan.

Serapan Berbeda Antarwilayah

Renny menilai persoalan pupuk bersubsidi perlu dilihat hingga tingkat petani. Terlebih, Jawa Timur memiliki jumlah pelaku usaha pertanian yang besar.

Berdasarkan ST2023 yang menjadi rujukan dalam data tersebut, Jawa Timur memiliki 5.507.720 petani dan 5.372.024 rumah tangga petani.

Karena itu, tata kelola pupuk bersubsidi bukan sekadar persoalan distribusi barang, tetapi berkaitan langsung dengan kepentingan jutaan pelaku usaha pertanian.

Renny juga meminta pemerintah melihat realisasi penyaluran berdasarkan karakteristik masing-masing daerah. Sebab, terdapat perbedaan cukup lebar dalam tingkat serapan antarwilayah.

Untuk Urea, misalnya, realisasi mencapai 89,95 persen di Kota Madiun, sementara Kota Surabaya tercatat 45,96 persen. Pada NPK, Banyuwangi mencapai 94,64 persen, sedangkan Bangkalan tercatat 61,99 persen.

“Daerah dengan serapan rendah belum tentu mengalami kelangkaan karena bisa dipengaruhi kalender tanam. Sebaliknya, serapan tinggi juga perlu dilihat apakah stok masih mencukupi untuk musim tanam berikutnya,” jelas Renny.

Menurutnya, ukuran keberhasilan program pupuk bersubsidi tidak cukup hanya berdasarkan persentase realisasi penyaluran.

Fraksi PDI Perjuangan Dorong Lima Ukuran Pengawasan

Renny mendorong Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur memperkuat fungsi sebagai simpul koordinasi data dan distribusi lintas kabupaten/kota.

Pemprov Jatim, kata dia, perlu memiliki dashboard yang memuat alokasi, stok, realisasi penebusan, sisa kuota, jumlah penerima, daerah dengan serapan rendah, hingga potensi kekurangan pupuk.

“Ketika ada daerah kekurangan, provinsi harus cepat mengetahui. Ketika ada alokasi tidak terserap, provinsi harus mengetahui penyebabnya. Dan ketika petani mengadu, harus ada jalur penyelesaian yang jelas,” tegasnya.

Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim mengarahkan pengawasan pupuk bersubsidi pada lima ukuran.

Pertama, tepat data. Data penerima dan kebutuhan pupuk harus terus diperbarui agar alokasi sesuai kondisi riil di lapangan.

Kedua, tepat alokasi. Distribusi harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah dan komoditas.

Ketiga, tepat waktu. Ketersediaan pupuk harus mengikuti kalender serta musim tanam agar petani tidak kesulitan saat membutuhkan pupuk.

Keempat, tepat harga. Petani harus mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan harga yang berlaku.

Kelima, tepat penerima. Akses pupuk harus dipastikan sampai kepada petani yang memang berhak menerima manfaat subsidi.

Renny juga mendorong Dinas Pertanian Provinsi menyampaikan dashboard penyaluran per kabupaten/kota secara berkala. Koordinasi antara provinsi, kabupaten/kota, Pupuk Indonesia, distributor, kios, dan kelompok tani juga perlu diperkuat ketika terjadi kekurangan stok atau ketidaksesuaian kebutuhan.

Selain itu, mekanisme penebusan perlu dievaluasi berdasarkan musim tanam agar pengendalian alokasi tidak justru menyulitkan petani dengan pola tanam berbeda.

Renny juga meminta adanya mekanisme akses yang jelas bagi petani penggarap sehingga validasi penerima tidak semata-mata berhenti pada persoalan kepemilikan lahan.

Transparansi juga perlu diperkuat agar petani dapat mengetahui alokasi, pupuk yang telah ditebus, serta sisa kuotanya secara mudah.

PPL Jadi Mata dan Telinga Pemerintah

Renny menilai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) perlu diperkuat sebagai mata dan telinga pemerintah di lapangan. Peran tersebut penting untuk memperbarui data petani, luas garapan, kebutuhan pupuk, sekaligus menerima pengaduan.

“Peran provinsi bukan mengambil alih kewenangan kabupaten/kota, melainkan memastikan seluruh mata rantai bekerja dalam satu sistem,” ujarnya.

Menurut Renny, evaluasi pupuk bersubsidi juga tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan berapa ton pupuk yang sudah keluar dari gudang atau tersalurkan.

“Yang lebih penting adalah memastikan 2,115 juta ton alokasi Jawa Timur benar-benar berubah menjadi manfaat bagi petani,” pungkasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS