JEMBER – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Tabroni, menyikapi soal polemik air sumur warga di Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, yang diduga tercemar BBM dari salah satu SPBU di daerah tersebut

Menurut Tabroni, jika terbukti sumur warga tercemar akibat kebocoran BBM, pihak SPBU harus bertanggung jawab dan segera menyelesaikan persoalan tersebut. Biasanya, sebelum membangun SPBU, pengusaha tentunya melakukan studi kelayakan terlebih dahulu. Selain itu, juga harus mendapatkan izin lingkungan.

“Nah, itu adalah satu persyaratan awal agar SPBU itu bisa dibangun. Kalau ke depan ada masalah, misalnya dugaan kebocoran seperti ini, maka dampak lingkungan yang timbul itu haruslah menjadi tanggungjawab pemilik SPBU,” ujar Tabroni, Jumat (28/10/2022).

Tabroni juga menjelaskan, salah satu bentuk tanggung jawab yang bisa dilakukan oleh pihak SPBU ialah dengan mengumpulkan warga sekitar, yang air sumurnya diduga terdampak BBM, untuk kemudian bermediasi dan mencari solusi agar kasus tersebut segera terselesaikan.

“Intinya harus ada bentuk tanggung jawab, bisa dengan mengundang masyarakat untuk bermediasi dengan pihak SPBU sehingga persoalan ini bisa segera tertangani,” terangnya

Wakabid Kaderisasi DPC PDI Perjuangan Jember itu pun menawarkan, jika nanti hasil mediasi antara warga dan pihak SPBU deadlock, maka pihaknya di DPRD siap membantu.

“Kita (DPRD, red) siap mempertemukan antara warga yang terdampak, dengan SPBU untuk duduk bersama, untuk mencarikan jalan keluarnya bersama-sama. Silakan bersurat dan bisa jadwalkan,” jelasnya.

Tidak hanya itu, jika benar pencemaran itu berasal dari rembesan BBM, Tabroni juga meminta pihak SPBU untuk memberikan kompensasi atas kerugian maupun dampak negatif yang dirasakan warga.

“Makanya perlu dilakukan duduk bersama. Jadi, pengusaha SPBU tidak boleh abai atau tidak peduli terhadap situasi yang sedang terjadi. Sekali lagi, pihak SPBU harus bertanggungjawab menjelaskan kepada masyarakat,” pungkasnya. (ryo/set)