Model evaluasi menggunakan key performance indikator (KPI), akan menghindarkan Presiden Prabowo mendapati anak buah yang membangun kinerja kamuflatif. Yakni kinerja yang seolah-olah populer di mata rakyat karena lebih sering muncul hebohnya, tapi kebijakannya tidak berdampak pada perubahan struktural sebagaimana dijanjikan Presiden dalam Asta Citanya.

–Said Abdullah

JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah menegaskan, presiden selaku kepala negara punya hak prerogatif untuk mengevaluasi kinerja para menteri, serta melakukan penggantian berdasarkan kepentingan strategis.

Said mengingatkan, presiden juga memiliki beberapa organisasi teknis yang membantu melihat kinerja menteri.

Hal ini dia sampaikan merespons Presiden Prabowo Subianto yang mengultimatum para menteri yang berkinerja tidak baik, bisa diganti menyusul peringatan hingga tiga kali.

Presiden, tambah Said, memiliki Kantor Staf Presiden, memiliki Sekretariat Kabinet, bahkan beberapa staf khusus sesuai bidangnya masing-masing.

“Organisasi teknis itu sebenarnya bisa menyusun key performance indikator (KPI) untuk menilai seorang menteri perfomance kinerjanya atau tidak,” kata Said Abdullah, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (19/10/2025).

Menurut dia, hal ini membuat pengukuran menjadi jelas, dengan target, dukungan organisasi, anggaran, dan timeline-nya. Said memberi contoh, KPI bisa disepakati akan menyampaikan progres kinerja menteri setiap enam bulan.

Said yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan ini menilai, peran KPI diperlukan agar menteri tak merasa dievaluasi hanya secara sepihak. Pada saat bersamaan, presiden juga memiliki pengukuran konkret terkait penilaian kinerja para menteri.

“Jadi ukuran evaluasinya jelas, tidak subyektif, sehingga yang mengevaluasi dan yang dievaluasi sama-sama memiliki pegangan yang jelas. Jadi kalau ada menteri terevaluasi karena kinerjanya, maka sang menteri tidak akan merasa dievaluasi secara sepihak,” jelasnya.

“Dengan dasar demikian saya kira tidak akan ada menteri merasa kecewa jika kena reshuffle karena kinerjanya yang tidak baik. Sebaliknya, Pak Presiden juga bisa mendapatkan ukuran-ukuran konkret atas kinerja anak buahnya,” tutur Said.

Dia mengakui, ada potensi bahwa menteri membangun kinerja dengan orientasi pada kepopuleran publik ketimbang dampak kebijakan bagi masyarakat. Di sini, kata Said, KPI bisa membantu presiden menghindari kinerja seperti itu.

Model evaluasi demikian, imbuhnya, juga akan menghindarkan Presiden Prabowo mendapati anak buah yang membangun kinerja kamuflatif.

“Apa kinerja kamuflatif itu, yakni kinerja yang seolah-olah populer di mata rakyat karena lebih sering muncul hebohnya, tetapi tindakan atau kebijakannya tidak berdampak pada perubahan struktural sebagaimana yang dijanjikan Pak Presiden dalam Asta Citanya,” tutupnya.

Sebelumnya, saat memberikan orasi ilmiah di sidang senat terbuka Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di The Trans Luxury Hotel, Jawa Barat pada Sabtu (18/10/2025), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan agar para menteri tidak menyalahgunakan jabatan dan bekerja dengan benar.

Saat itu, Prabowo menegaskan bahwa menteri yang telah menerima tiga kali peringatan dapat diganti.

“Satu kali peringatan masih-masih nakal, masih nggak mau dengar, dua kali peringatan, tiga kali, apa boleh buat reshuffle,” kata Prabowo. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS