Eri Cahyadi menyebut keberhasilan penanganan stunting di Surabaya lahir dari gotong royong dan kolaborasi berbagai pihak.

SURABAYA — Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan keberhasilan penanganan stunting di Kota Surabaya tidak lahir dari kerja pemerintah semata, melainkan hasil kolaborasi dan gotong royong berbagai elemen masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Eri saat menghadiri penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) program Corporate Social Responsibility (CSR) penanganan stunting di Gedung Serbaguna RW VI Cempaka, Kecamatan Tegalsari, Rabu (13/5/2026).

“Alhamdulillah, stunting hari ini turun menjadi 0,5 persen dibandingkan waktu awal saya jadi wali kota yang mencapai 28,5 persen,” ujar Eri.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah lembaga sosial dan perusahaan ikut terlibat dalam program percepatan penanganan stunting dan kemiskinan di Surabaya. Di antaranya Yayasan Buddha Tzu Chi, Ciputra Group, Pakuwon Group, Baznas Surabaya, Bangga Surabaya Peduli, hingga Nurul Hayat.

Menurut Eri, keberhasilan menurunkan angka stunting menjadi bukti kuat bahwa pembangunan kota tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. “Hari ini menjadi 0,5 persen dengan kekuatan apa? Bukan dengan kekuatan wali kota, tetapi dengan kekuatan beliau-beliau ini,” katanya.

Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh nuansa gotong royong. Sejumlah perwakilan perusahaan dan lembaga sosial tampak hadir bersama jajaran Pemkot Surabaya untuk memperkuat sinergi penanganan persoalan sosial masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Eri juga meninjau empat rumah tidak layak huni (Rutilahu) di kawasan Kedondong Kidul, Kelurahan Tegalsari. Ia menegaskan percepatan penanganan Rutilahu juga membutuhkan semangat gotong royong lintas sektor.

Saat ini, jumlah rumah tidak layak huni di Surabaya masih mencapai sekitar 7.000 hingga 9.000 unit. “Kalau kami hanya mengandalkan pemerintah kota, itu tidak akan pernah mampu. Tapi kami mengajak semuanya dengan dasar Pancasila, yang intinya adalah gotong royong,” ujarnya.

Menurut Eri, keterlibatan perusahaan dan lembaga sosial menjadi bentuk nyata penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat.

Pemkot Surabaya menargetkan rehabilitasi 4.242 unit rumah pada tahun 2026 melalui skema kolaborasi.

Sebanyak 2.240 unit dibiayai melalui APBD Kota Surabaya, sedangkan 1.002 unit lainnya berasal dari jalur non-APBD, termasuk program CSR dan lembaga sosial.

Selain itu, sekitar 1.000 unit rumah akan mendapat bantuan stimulan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Eri menyebut sejak dirinya menjabat wali kota, sekitar 3.500 hingga 4.000 rumah telah berhasil diperbaiki. Namun dengan jumlah penduduk Surabaya yang mencapai sekitar tiga juta jiwa, kebutuhan bantuan masih cukup besar.

Dalam kesempatan itu, Eri juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini ikut membantu warga Surabaya. Ia bahkan menyebut para pimpinan lembaga sosial dan perusahaan sebagai bagian dari “Wali Kota Surabaya” karena kepedulian mereka terhadap masyarakat kecil.

“Surabaya dibangun oleh warga dan orang-orang yang hebat, yang penuh cinta. Itulah Wali Kota Surabaya,” pungkasnya. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS