MOJOKERTO – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto, Sugeng Hadi Pramono, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto untuk memperhatikan pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Mojokerto.

Ia meminta agar bupati dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk turun langsung memberikan insentif pada pelaku UMKM. Menurutnya, sampai hari ini pihaknya belum mendapat jawaban dari eksekutif tentang usulan pemberian insentif tersebut.

“Pemkab harus turun langsung untuk memberikan insentif pada pelaku-pelaku usaha, khususnya UMKM melalui OPD terkait. Kami ingin seperti daerah-daerah lain,” ujar Sugeng, Senin (13/9/2021).

“Kami sudah mendorong kepala dinas terkait, yaitu dinas koperasi dan UMKM juga dinas perdagangan, untuk memberikan insentif, baik itu insentif permodalan, termasuk pajak yang bidangnya Bapenda,” tambahnya.

Tak hanya sektor UMKM yang menjadi perhatian politisi PDI Perjuangan ini, akan tetapi juga sektor peternakan dan perikanan. Menurutnya, tidak hanya UMKM yang terdampak melainkan peternak juga sangat terdampak Covid-19, apalagi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) terus diberlakukan.

“Di sektor peternakan juga, kami sudah ke dinas peternakan. Kami meminta untuk memberikan bantuan pada kelompok masyarakat peternak, karena mereka juga terdampak; mulai dari peternak ayam, peternak sapi, ikan dan lainnya. Kami harap di tahun 2022, akan banyak memberikan bantuan pada kelompok-kelompok itu,” harap Sugeng.

Wakabid Kaderisasi dan Ideologi PDI Perjuangan Kabupaten Mojokerto ini menjelaskan, sudah banyak menerima keluhan dari masyarakat, bahkan saat ini mengunjungi salah satu pasar milik Pemkab Mojokerto ia disambati beberapa hal; mulai dari pembatasan jam operasi, juga PJU yang dimatikan sejak PPKM level 4 diberlakukan.

“Kemarin kami juga kunjungan ke pasar milik Pemkab Mojokerto. Mereka (pedagang) mengeluh kami jualannya sudah dibatasi jam. Lampunya juga dimatikan. Nah, sekarang kita di level 3. Alhamdulillah, pemkab sudah merespon, sehingga lampunya tidak dimatikan lagi. Ekonomi sudah bergerak, tapi kami juga berharap prokes itu tetap diperhatikan, sehingga UMKM kita yang jumlahnya ribuan itu juga bisa bergerak,” jelasnya. (arul/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS