Kamis
13 Februari 2025 | 1 : 04

Sonny Soroti Alih Fungsi Lahan PT Perkebunan Kalibendo

PDIP-Jatim-Sonny-21022024

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita, menyoroti persoalan alih fungsi lahan yang tengah memicu keresahan masyarakat di sekitar selingkar Ijen Banyuwangi.

Ia memberikan apresiasi kepada Komisi IV DPRD Banyuwangi atas gerak cepatnya menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penebangan tanaman keras di area Perkebunan Kalibendo sehinga ratusan hektar lahan menjadi gundul.

“Kondisi ini membuat kekhawatiran warga atas dampak yang akan terjadi. Dan hari ini terbukti, masyarakat sudah mengalami kesulitan sumber air bersih dan sekaligus mendapatkan ancaman banjir bandang serta bencana alam lainnya,” ujar Sonny, Kamis (9/1/2025).

Sonny menyampaikan, lahan seluas 822,96 hektare milik PT. Perkebunan Kalibendo awalnya ditanami karet, kopi dan cengkeh. Namun, sejak 2024, perusahaan tersebut melakukan penebangan secara massif, mengakibatkan ratusan hektare lahan gundul.

“Sebagai pemegang HGU, PT. Perkebunan Kalibendo harusnya tidak memanfaatkan lahan HGU itu secara serampangan. Undang-undang telah mewajibkan kepada pelaku usaha untuk menjaga dan memelihara kelestarian fungsi dari lingkungan hidup,” terangnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu juga mempertanyakan transparansi PT. Perkebunan Kalibendo, terutama terkait pelaporan usaha dan persetujuan dari pemerintah daerah atas perubahan jenis tanaman.

Sonny menyebutkan adanya indikasi bahwa perusahaan tidak memfasilitasi pembangunan kebun bersama masyarakat, bahkan diduga bertindak represif terhadap warga yang memanfaatkan hasil kebun secara mandiri.

“Apakah mereka sudah melaporkan perubahan ini ke bupati atau gubernur? Dan apakah masyarakat dilibatkan? Fakta di lapangan menunjukkan masyarakat malah dipersulit, hingga ada yang dipidanakan hanya karena mengambil singkong atau pisang,” tuturnya.

Karena itu, ia berkomitmen mendorong pengusutan dugaan pelanggaran itu. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah mengusulkan pencabutan HGU PT. Perkebunan Kalibendo jika terbukti melanggar peraturan.

Sonny juga mengimbau masyarakat yang merasa dirugikan untuk bersikap proaktif dengan mengajukan gugatan class action. Hal itu diharapkan menjadi tekanan tambahan untuk memastikan keadilan bagi warga yang terdampak.

“Kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai keuntungan segelintir pihak justru menghancurkan lingkungan dan kehidupan rakyat kecil,” tandasnya. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Erma Ajak Petani Tulungagung Kembangkan Pertanian Ramah Lingkungan

TULUNGAGUNG – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jatim, Erma Susanti, mengajak petani Kabupaten ...
KRONIK

Dukung Warga Binaan Lestarikan Budaya, Bupati Sugiri Serahkan Dadak Merak ke Rutan Kelas IIB Ponorogo

PONOROGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo memberikan bantuan berupa 1 buah dadak merak Reog Ponorogo kepada ...
KRONIK

Puan Bersyukur Bisa Ibadah Umroh Bersama Megawati dan Keluarga Besar

MEKKAH – Ketua DPR RI Puan Maharani merasa bersyukur bisa menunaikan ibadah umrah bersama sang ibunda, Presiden ...
LEGISLATIF

Agar Tak Jadi Beban UMKM, Novita Minta Kejelasan Mekanisme Pembiayaan Rp 500 Juta dalam Program MBG

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini, menyoroti mekanisme pembiayaan bagi ...
LEGISLATIF

Rawan Penyelundupan, Saifudin Zuhri Dorong Pengawasan Ketat di Titik Kritis Jawa Timur

SURABAYA – Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Saifudin Zuhri, menekankan pentingnya peningkatan pengawasan di ...
LEGISLATIF

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Pertanyakan Inkonsistensi Target Pajak Papan Reklame

JEMBER – Ketua Fraksi PDI Perjuangan sekaligus anggota Komisi C DPRD Jember Edi Cahyo Purnomo mempertanyakan ...