JEMBER – Realisasi belanja modal dalam APBD Kabupaten Jember 2026 baru mencapai 16,55 persen hingga semester pertama. Padahal, alokasi belanja yang ditujukan untuk pembangunan aset dan peningkatan pelayanan publik itu justru naik dalam Perubahan APBD 2026 menjadi Rp427,574 miliar.

Sebelum perubahan, belanja modal dialokasikan Rp401,576 miliar. Anggaran tersebut kemudian bertambah Rp25,998 miliar menjadi Rp427,574 miliar. Rendahnya serapan belanja modal kontras dengan belanja operasi yang telah mencapai 44,37 persen dari pagu perubahan sekitar Rp3,7 triliun.

Dalam Perubahan APBD 2026, sejumlah pos belanja modal mengalami peningkatan. Belanja modal tanah yang sebelumnya tidak dialokasikan kini mendapat anggaran Rp4,2 miliar. Belanja modal peralatan dan mesin naik dari Rp154,211 miliar menjadi Rp165,898 miliar.

Belanja modal gedung dan bangunan bertambah dari Rp85,667 miliar menjadi Rp98,222 miliar. Sementara belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi meningkat dari Rp159,925 miliar menjadi Rp252,442 miliar.

Di sisi lain, belanja operasi justru memiliki porsi jauh lebih besar. Belanja pegawai naik dari Rp1,366 triliun menjadi Rp1,567 triliun. Belanja barang dan jasa juga meningkat dari Rp2,034 triliun menjadi Rp2,204 triliun.

Adapun belanja hibah turun dari Rp183,484 miliar menjadi Rp172,699 miliar. Belanja bantuan sosial berkurang dari Rp22,191 miliar menjadi Rp7,191 miliar. Secara keseluruhan, belanja daerah Jember 2026 meningkat dari Rp4,504 triliun menjadi Rp4,591 triliun dalam anggaran perubahan. Namun hingga semester pertama, realisasinya baru mencapai 40,61 persen.

Rendahnya serapan belanja modal menjadi perhatian DPRD Jember. Terlebih, pemerintah daerah justru menambah alokasi untuk belanja pembangunan dalam Perubahan APBD.

Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, mengatakan peningkatan belanja modal merupakan langkah positif jika diikuti kemampuan merealisasikan anggaran dan memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat.

Namun, ia mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah menyerap tambahan anggaran tersebut.

“Prinsipnya belanja modal tinggi itu bagus. Tapi pertanyaannya, apakah ini nanti bisa terserap semua? Strategi apa yang akan dilakukan agar terserap, wa bil khusus belanja modal?” ujar Widarto di Jember, pada Jumat (14/8/2026).

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, besarnya alokasi belanja modal tidak cukup hanya dilihat sebagai indikator keberpihakan terhadap pembangunan.

Pemerintah perlu memastikan proses perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan proyek berjalan sesuai jadwal agar tambahan anggaran tidak berakhir sebagai SiLPA. (art/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS