SURABAYA — Ketua DPRD Kota Surabaya, H Syaifuddin Zuhri, membuka pintu rumah dinasnya lebar-lebar malam ini, Sabtu (25/7/2026) untuk menyambut seluruh Ketua RW, lurah, dan camat dari Kecamatan Pakal dan Kecamatan Benowo.

Bukan sekadar pertemuan formal, acara ini dirancang sebagai ruang silaturahmi yang hangat sekaligus forum sinergitas nyata antar pemangku wilayah — dengan satu misi utama: mendengarkan langsung suara dari akar rumput.

Seluruh undangan hadir tanpa terkecuali. Para tokoh masyarakat pun turut menyuarakan kebutuhan dan harapan warga di wilayah masing-masing, menjadikan malam ini sebagai pertemuan yang penuh dengan dialog dua arah yang produktif.

Dari Sampah Hingga Sekolah: Aspirasi yang Akhirnya Punya Panggung

Berbagai persoalan konkret di lapangan mengalir deras sepanjang pertemuan.

Di Kelurahan Sememi, warga RW 5 menyuarakan keresahan lama soal tempat pembuangan sampah (TPS) yang setiap tahun menjadi sumber masalah akibat tumpukan sampah yang tak terkelola dengan baik. Warga meminta adanya relokasi TPS ke lokasi yang lebih layak.

Merespons hal itu, Syaifuddin Zuhri menegaskan bahwa koordinasi dengan Camat setempat telah berjalan terkait status lahan yang saat ini masih berstadus tanah negara.

Ia juga membuka opsi pemanfaatan area waduk di belakang lokasi sebagai alternatif solusi.

Dari kelurahan yang sama, persoalan IPT (Izin Pemanfaatan Tanah) turut disampaikan. Ketua DPRD bergerak cepat dengan meminta salinan dokumen IPT segera diserahkan langsung kepadanya untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, warga RW 3 Kelurahan Benowo mengangkat dua isu yang menyentuh hajat hidup banyak orang: kebutuhan akan SMA negeri di wilayah tersebut, serta ketiadaan Gedung Serba Guna sebagai ruang berkumpul warga.

Terkait kebutuhan SMA, Syaifuddin mengakui ini adalah persoalan bersama yang membutuhkan perhatian serius.

Pria yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya itu menjelaskan bahwa kewenangan SMA berada di tangan provinsi, dan saat ini arahan gubernur adalah memaksimalkan kapasitas gedung sekolah yang telah ada.

Adapun soal Gedung Serba Guna, ia mendorong agar ketersediaan lahan dikaji terlebih dahulu, seraya mengingatkan bahwa banyak lahan bosem di wilayah tersebut difungsikan sebagai area serapan dan penampungan air yang tidak bisa diganggu gugat.

Pintu Koordinasi yang Kini Terbuka

Di penghujung acara, Syaifuddin menyampaikan harapannya dengan tulus: pertemuan seperti ini bukan yang pertama dan tidak akan menjadi yang terakhir.

“Harapan saya, dengan adanya pertemuan ini, terbukalah pintu koordinasi antar wilayah yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih nyata — agar kita bisa bersama-sama membangun Kota Surabaya yang lebih baik,” ujarnya.

Silaturahmi ini menjadi bukti bahwa gedung dewan bukan satu-satunya tempat aspirasi warga bisa didengar.

Terkadang, meja makan di rumah dinas pun bisa menjadi meja kebijakan yang paling demokratis. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS