JAKARTA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Sonny T Danaparamita, menyoroti kelangkaan obat di tengah situasi gelombang Covid-19 yang kembali meningkat. Hal tersebut disampaikan Sonny sesaat setelah selesainya Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar komisi VI DPR RI, bersama Dirut PT. Bio Farma (Persero), Dirut PT Kimia Farma Tbk, Dirut PT Indo Farma, dan Dirut PT Phapros Tbk., Rabu (07/07/2021).

Dalam kesempatan tersebut Sonny mengutarakan beberapa hal terkait kesiapan darurat korporasi menghadapi gelombang II penyebaran virus Covid-19 yang hingga hari ini, hampir 2,5 juta masyarakat Indonesia terpapar Covid-19.

“Pertama saya ingin mengapresiasi terhadap kinerja PT. Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma Tbk, PT Indo Farma, dan PT Phapros sebagai bagian dari BUMN memang sudah melakukan berbagai hal, dalam memenuhi kebutuhan obat kita di situasi pandemi saat ini,” ujar Sonny.

Akan tetapi, Sonny juga menyoroti kelangkaan obat yang belakangan ini ramai menjadi perbincangan. Kalaupun ada, terang Sonny, harganya sudah tidak dapat lagi dibeli oleh masyarakat.

Karena itu, Sonny tidak ingin BUMN farmasi hanya berhenti pada penyediaan obat saja, namun juga melakukan pengawasan terhadap peredaran obat di masyarakat. Terhadap beberapa obat tertentu, dia tidak ingin dalam situasi seperti ini semuanya dilepas mengikuti mekanisme pasar.

Legislator Dapil III Jatim ini juga mengutuk keras atas tindakan oknum yang memanfaatkan situasi pandemi ini, dengan menimbun dan mempermainkan harga obat yang akhirnya membuat kelangkaan di masyarakat.

“Saya mengutuk keras pada siapapun yang mencari keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan kondisi rakyat dan bangsa yang sedang menghadapi bencana. Namun mengutuk saja tidak cukup. Saya minta BUMN, bekerja sama dengan aparat hukum untuk menjaga agar jangan sampai ada permainan harga atas berbagai obat yang telah disediakan oleh BUMN farmasi,” jelasnya.

Sedangkan untuk pengawasan, Sonny berharap agar secara internal apotik milik BUMN dan apotik yang menjadi mitra kerja BUMN harus bisa selektif dalam menyalurkan obat. Jika menemukan orang yang terindikasi hanya membeli obat untuk ditimbun dan dijual lagi dengan harga mahal, dirinya meminta untuk segera dilaporkan.

Selain itu, Sonny juga meminta BUMN farmasi ikut berkontribusi dan bergotong-royong dengan membuka seluas-luasnya ruang untuk mengadakan vaksinasi gratis. Hal itu untuk mengurasi kerumunan masyarakat yang melakukan vaksin.

“Kita semua menginginkan bahwa PPKM Darurat yang telah dilaksanakan mulai tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 terlaksana secara baik dan membawa hasil, sebagaimana yang kita harapkan. Melalui Ibu Puan Maharani, DPR RI telah mendukung penuh PPKM Darurat ini” terang Sonny.

“Namun demikian, selaku Ketua DPR RI Ibu Puan juga mengingatkan agar Pemerintah konsisten dan tegas. Selain itu, dukungan dari masyarakat tetap diperlukan. Untuk itu, BUMN farmasi juga harus dapat membantu mensukseskan pelaksanaan PPKM ini dengan cara menyediakan berbagai vitamin gratis, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan dan sedang melakukan isolasi mandiri,” tambahnya.

Terakhir Sonny meminta BUMN farmasi juga bersinergi dengan Kominfo terkait penyebaran informasi dan data mengenai jumlah orang yang terpapar Covid-19. Informasi-informasi yang disebarkan tersebut harus terukur dan berhenti hanya sampai pada titik yang membuat masyarakat menjadi waspada.

“Jangan sampai informasi-informasi yang disebarkan tersebut justru membuat kepanikan warga, hingga menyebabkan menurunnya imunitas masyarakat kita. Untuk itu saya berharap BUMN farmasi ini dapat bekerja sama dengan Kementerian Kominfo dan institusi terkait, termasuk jurnalis agar juga menyebarkan “cerita-cerita indah” dari orang ya,” pungkasnya. (ryo/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS