LUMAJANG – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lumajang menilai, selama 3 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang, dirasa belum berpihak pada dunia pendidikan.

Sikap fraksi secara resmi disampaikan Supratman dalam agenda Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan pada rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Lumajang, Rabu (27/10/2021).

Juru bicara fraksi, Supratman membeberkan sejumlah persoalan di bidang pendidikan beberapa waktu belakangan adalah pekerjaan rumah (PR) bagi pemkab untuk segera menentukan langkah-langkah strategis penyelesaian.

Berbagai persoalan, jelas Supratman, baik sarana dan prasarana sampai rekrutmen guru. Ia mengatakan, formasi guru melalui skema perekrutan PNS dan PPPK tidak sesuai data pokok pendidikan (Dapodik). Sehingga, banyak guru honorer yang tidak memiliki kesempatan dalam momentum perekrutan.

“Dalam perekrutan PNS dan PPPK tahun ini, formasi guru sangat minim, khususnya guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan guru olahraga. Untuk itu fraksi PDI Perjuangan mendesak kepada pemerintah daerah supaya ada penambahan jumlah formasi dalam perekrutan PNS dan PPPK pada tahun 2022,” kata Supratman yang juga Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang.

Supratman mengatakan, pada tahun 2021-2023 banyak guru yang berstatus PNS akan pensiun. Menurutnya, jika jumlah formasi perekrutan PNS dan PPPK sangat minim, tentu nantinya akan ada sekolah-sekolah yang kekurangan guru.

“Saat ini saja, masih ada beberapa kepala sekolah yang merangkap jabatan di sekolah lain dengan posisi yang sama. Kami berpikir bahwa permasalahan di dunia pendidikan ini harus segera dicarikan solusi serta langkah kongkrit,” jelanya.

Selain itu, sarana dan prasarana lembaga pendidikan juga kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Khususnya di beberapa PAUD/TK, tidak lengkap sarana dan prasarananya, baik ruang kelas, kamar mandi, perpustakaan, maupun alat permainan edukasi (APE).

“Sehingga fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa pemerintah daerah harus melakukan langkah strategis di dunia pendidikan. Kami meminta supaya pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan permasalahan dunia pendidikan di tahun 2022,” tutupnya. (ndy/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS