JEMBER – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Hari Putri Lestari, mengatakan, beberapa daerah di Jawa Timur belum mempersiapkan secara maksimal pengadaan peralatan dalam memasuki musim hujan yang berpotensi adanya banjir dan tanah longsor.

“Kami melihat banyak daerah yang belum siap menghadapi bencana. Banyak daerah yang peduli bencana, tapi tidak diiringi dengan adanya pembinaan terhadap jajaran di bawahnya,” ujar Mbak Tari, sapaan akrabnya, di Jember, Rabu (13/12/2023).

Mbak Tari mencontohkan, salah satu hal kecil yang sering diabaikan adalah terhadap keberadaan desa yang selama ini sering menjadi langganan banjir saat musim hujan. Dengan anggaran DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa) yang dikucurkan pemerintah pusat, seharusnya desa memiliki peralatan tanggap bencana sendiri.

“Ya minimal memiliki perahu karetlah. Toh, anggaran DD cukup besar, mulai dari Rp800 juta hingga Rp1,5 miliar. Pemerintah desa jangan hanya memikirkan infrastruktur, tapi kepentingan lain juga harus dipikirkan,” jelasnya.

“Jangan kalau pas ada banjir, hanya mengandalkan peralatan dari pemerintah kabupaten, yang mana peralatannya juga tidak memadai untuk mengcover desa di daerahnya,” imbuhnya.

Padahal, menurut politisi dari PDI Perjuangan itu, untuk desa yang menjadi langganan banjir, terutama yang berada di pesisir pantai, keberadaan perahu karet sangat vital. Terutama untuk mengevakuasi lansia, balita, dan orang sakit.

“Kalau nunggu peralatan dari kabupaten, tentu akan sangat terbatas. Padahal dari BMKG, Indonesia berpotensi terjadi Tsunami. Untuk desa yang ada di pesisir pantai, harus peka terhadap kebutuhan ini. Selama penganggaran DD sesuai peruntukannya, dan pembahasannya melibatkan semua komponen, Insya Allah tidak ada masalah,” tuturnya.

“Yang bermasalah, karena dalam pembahasan APBDes, pemerintah desa lebih banyak melibatkan timnya, dibandingkan melibatkan tokoh masyarakat, aktivis, maupun tokoh pemuda dan agama,” terangnya.

Wakabid Industri, Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial DPD PDI Perjuangan Jatim itu berjanji, pihaknya akan menyampaikan soal kesiapan bencana ini ke Komisi E DPRD Jatim, yang membidangi kebencanaan.

“Kebencanaan bidangnya di Komisi E, kebetulan dulu saya ada di dalamnya. Sekarang saat menggelar dialog dengan warga, ada keluhan, meski bukan bidang komisi saya, tidak masalah. Karena sejatinya, saya menjadi anggota dewan, mewakili semua aspirasi masyarakat,” tuturnya. (alfian/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS