BANYUWANGI – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Banyuwangi sebagai peringkat pertama alias terbaik untuk kategori kabupqten dengan status “Kinerja Tinggi” dari hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini melengkapi prestasi Banyuwangi yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai Kabupaten Terinovatif se-Indonesia tahun 2025 dari Kemendagri.

Tahun 2026 ini merupakan kali-4 Banyuwangi menjadi kabupaten berkinerja terbaik (peringkat pertama) se-Indonesia. Penilaian ini didapat dari Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) yang merupakan mekanisme tahunan dari Kemendagri untuk mengukur akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintah daerah.

Terdapat 606 indikator penilaian yang mencakup beragam aspek, mulai dari pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah, layanan pendidikan dan kesehatan, transparansi keuangan, pelestarian lingkungan hidup, hingga inovasi daerah yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 di Plaza Kementerian Dalam Negeri Jakarta, yang dipimpin langsung Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, di Jakarta, Senin (27/4/2026).

“Para kepala daerah yang hadir hari ini telah menunjukkan di balik retorika ada angka dan indikator yang memiliki makna terkait kinerja pemerintahan. Namun, kepala daerah jangan berhenti di angka itu. Sesuai pesan presiden, untuk terus menghadirkan program-program yang efektif dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan,” ujar Bima Arya.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Kemendagri.

“Pasti Banyuwangi belum sempurna, kami mohon maaf, dan kami terus berbenah. Terima kasih kepada para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh elemen masyarakat Banyuwangi,” ujar Ipuk.

“Insya Allah apresiasi dari pemerintah pusat ini menjadi motivasi kami untuk terus melakukan perbaikan ke depan,” imbuh Wakabid Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPD PDI Perjuangan Jatim itu.

Menurut Ipuk, program pembangunan di Banyuwangi dirancang selaras dengan agenda nasional dan kebijakan pemerintah provinsi. Seperti program pengentasan kemiskinan, urusan pendidikan dan kesehatan.

“Tadi sudah arahan-arahan dari Kemendagri, bahwa perlu menjadi perhatian daerah agar bisa memperkuat SDM daerah, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Ini akan menjadi perhatian juga kami ke depan,” jelas Ipuk.

Terdapat 606 indikator penilaian mulai dari aspek makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Banyuwangi meraih nilai tertinggi dengan skor 3,8202 dengan status kinerja Tinggi.

IPM Banyuwangi pada 2025 sebesar 75,17 meningkat dari 2024 (74,3). Persentase Penduduk Miskin juga menurun, pada 2024 sebesar 6,54 persen, turun menjadi 6,13 persen pada 2025.

Perdapatan perkapita masyarakat juga terus naik, tahun 2025 mencapai Rp67,08 juta dari yang sebelumnya Rp62,08 juta (2024).

Evaluasi juga dilakukan pada kinerja pelayanan dasar seperti pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan di Banyuwangi berjalan dengan maksimal seperti pelayanan terhadap balita, ibu hamil, bersalin, dan menyusui mencapai 100 persen.

Banyuwangi juga telah menjadi Kabupaten terinovatif versi Kemendagri selama 8 kali berturut-turut sejak 2018 hingga 2025. Banyuwangi juga meraih Predikat AA dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Banyuwangi menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang berhasil meraih predikat AA.

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS