• PDIP resmi menolak wacana Pilkada tidak langsung karena dinilai mengkhianati semangat reformasi dan kedaulatan rakyat.
• Hasto Kristiyanto menekankan bahwa biaya politik tinggi bukan alasan mengubah sistem, melainkan manajemen partai yang harus diperbaiki.
• Megawati menegaskan sikap ini bersifat ideologis untuk menjaga hubungan langsung pemimpin dengan rakyatnya pasca-Reformasi.

SURABAYA – PDI Perjuangan (PDIP) mengambil posisi konfrontatif terhadap wacana pengembalian sistem Pilkada tidak langsung melalui DPRD. Langkah ini disebut sebagai bentuk pengkhianatan nyata terhadap mandat Reformasi 1998 dan hak konstitusional warga negara.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa partainya tetap konsisten pada jalur kedaulatan rakyat.

“Sikap kami sangat jelas dan final. Rakyat tidak boleh kehilangan hak pilihnya hanya karena urusan teknis biaya,” tegas Hasto saat ditemui di Surabaya, Sabtu (17/1/2026).

Kemunduran Demokrasi
Penolakan ini, merupakan amanat resmi dari Rakernas PDIP di Ancol pekan lalu. PDIP menilai sistem tidak langsung hanya akan mengembalikan pola kekuasaan sentralistik ala Orde Baru yang menjauhkan pemimpin dari konstituennya.

Menurut Hasto, pemimpin yang lahir dari pilihan langsung rakyat memiliki legitimasi moral dan tanggung jawab yang jauh lebih kuat dibandingkan hasil kesepakatan di tingkat parlemen daerah.

Solusi Biaya Politik
Menjawab alasan biaya politik yang tinggi, Hasto menegaskan bahwa kuncinya ada pada integritas partai politik, bukan pada perubahan sistem pemilihan.

Ia mengeklaim PDIP menerapkan sistem gotong royong untuk membiayai saksi dan melarang keras praktik jual beli rekomendasi pencalonan.

“Jika ada oknum yang bermain dengan rekomendasi, sanksinya pecat. Kita harus memperbaiki tata kelola partai, bukan memangkas hak rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri,” imbuhnya.

Pesan Ideologis Megawati
Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam pidato penutupannya menekankan bahwa Pilkada langsung adalah capaian sejarah yang harus dijaga.

Baginya, menyerahkan kembali mandat rakyat ke DPRD adalah langkah mundur yang mengancam stabilitas demokrasi jangka panjang.

“Mekanisme ini lahir dari perjuangan panjang rakyat untuk merebut hak politiknya. Mengubahnya kembali ke DPRD sama saja dengan mengkhianati amanah konstitusi,” pungkas Megawati.

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS