Juru Bicara DPP PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro menilai gelombang aksi mahasiswa merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus diterima secara terbuka. Kritik publik dinilai penting sebagai instrumen koreksi agar pemerintah tetap peka terhadap aspirasi rakyat.

BLITAR – PDI Perjuangan menilai gelombang aksi mahasiswa yang kembali muncul di berbagai daerah merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus diterima secara terbuka. Kritik yang disampaikan mahasiswa dinilai menjadi instrumen koreksi sekaligus pengingat agar pemerintah tetap peka terhadap aspirasi masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara DPP PDI Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro, saat menghadiri rangkaian peringatan Bulan Bung Karno di Kota Blitar, Senin (15/6/2026).

Menurut Aryo, tradisi kritik yang lahir dari kalangan mahasiswa memiliki peran penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Karena itu, mahasiswa yang turun ke jalan tidak seharusnya dipandang sebagai pihak yang berhadapan dengan negara, melainkan warga negara yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat.

“Kalau anak-anak muda dan mahasiswa sudah tidak mau lagi turun ke jalan, tidak mau berdiskusi dan menyampaikan pendapat, masyarakat justru bisa menjadi semakin permisif terhadap berbagai persoalan,” kata Aryo.

Ia menegaskan, sejarah Indonesia menunjukkan banyak perubahan penting lahir dari keberanian generasi muda menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Menurutnya, kritik publik merupakan mekanisme koreksi yang diperlukan dalam kehidupan demokrasi agar berbagai persoalan dapat diidentifikasi dan diselesaikan sejak dini sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Aryo menilai cara pemerintah merespons demonstrasi dan kritik publik akan sangat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara.

“Kritik yang tidak diterima dengan baik dan hanya direspons dengan penyangkalan justru bisa memunculkan krisis kepercayaan yang lebih panjang,” ujarnya.

Ia juga menyoroti aksi mahasiswa yang belakangan berlangsung di sejumlah daerah, termasuk di Jakarta, yang mengangkat berbagai isu nasional mulai dari persoalan ekonomi hingga tata kelola pemerintahan.

Menurut Aryo, pemerintah perlu melihat berbagai kritik tersebut sebagai masukan yang konstruktif dalam proses pengambilan kebijakan.

Karena itu, ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat harus terus dijaga agar aspirasi publik dapat tersalurkan melalui mekanisme yang sehat dan demokratis.

“Menutup ruang kritik justru berpotensi memperlebar jarak antara negara dengan warga yang ingin menyampaikan aspirasinya,” katanya.

Bagi PDI Perjuangan, semangat kritis yang ditunjukkan mahasiswa sejalan dengan pemikiran Bung Karno yang menempatkan keberanian berpikir, berdiskusi, dan menyampaikan pandangan sebagai bagian penting dalam pembangunan bangsa.

“Salah satu hak warga negara adalah berani menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyuarakan pendapat, dan itu dilindungi oleh undang-undang,” tegas Aryo.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan sikap PDI Perjuangan bahwa demokrasi membutuhkan ruang kritik yang sehat dan terbuka, termasuk dari kalangan mahasiswa sebagai salah satu elemen penting dalam mengawal jalannya pemerintahan dan kehidupan berbangsa. (arif/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS