PONOROGO – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Ponorogo menegaskan kesiapannya untuk menindaklanjuti instruksi DPP PDI Perjuangan terkait langkah antisipasi terhadap potensi dampak lonjakan harga minyak dunia yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi daerah.

Instruksi tersebut tertuang dalam surat bernomor 963/IN/DPP/III/2026 tertanggal 5 Maret 2026 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto; dan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, dan Investasi, Darmadi Durianto.

Dalam surat tersebut, DPP PDI Perjuangan mengeluarkan lima instruksi kepada kepala daerah dan pimpinan DPRD dari PDI Perjuangan di seluruh Indonesia. Instruksi itu meliputi memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD, melakukan penghitungan dampak fiskal daerah, termasuk potensi kenaikan belanja subsidi, melaksanakan efisiensi belanja daerah, mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan akibat lonjakan harga energi, dan memperkuat jaringan pengaman sosial bagi masyarakat miskin.

Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Evi Dwitasari, menegaskan bahwa pihaknya siap menjalankan instruksi Partai.

“Perintah itu tentu tetap kita tindaklanjuti. Untuk poin pertama memperkuat fungsi pengawasan APBD, sebenarnya sudah kita jalankan. Setiap komisi secara berkala memanggil SKPD terkait setiap 3 bulan sekali untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan,” ujar Evi, Jumat (13/3/2026).

Bendahara DPC PDI Perjuangan itu mengatakan, evaluasi tersebut dilakukan sesuai dengan leading sector masing-masing komisi.

Terkait instruksi mengenai penghitungan dampak fiskal daerah termasuk potensi kenaikan belanja subsidi, Evi menyebut mekanisme penghitungan tersebut memiliki pendekatan tersendiri di tingkat daerah. Ia juga menambahkan, langkah efisiensi anggaran telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Melaksanakan penghematan memang sudah dilakukan. Semua program kegiatan sudah diefisiensi di seluruh dinas, tidak hanya di DPRD saja,” jelas Evi.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu juga mengungkapkan, kemungkinan dampak geopolitik global terhadap harga minyak dan pangan. Menurutnya, jika konflik internasional terus berlangsung, potensi gangguan pada subsidi minyak dapat terjadi dan berimbas pada kenaikan harga.

“Namun sampai saat ini, alhamdulillah belum terjadi. Meski begitu, kita tetap memantau perkembangan geopolitik dunia karena bisa berpengaruh terhadap kondisi ekonomi,” ujarnya.

Evi juga mengungkapkan, DPRD berupaya memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Salah satunya dengan membantu akses layanan kesehatan melalui BPJS.

“Sebagai dewan, kita berupaya agar masyarakat tetap bisa bertahan. Ketika sakit mereka bisa mengakses BPJS dengan mudah. Jika BPJS-nya nonaktif, kita bantu menguruskan agar bisa aktif kembali,” tandasnya. (jrs/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS