JEMBER – DPRD Jember berjanji meneruskan 18 tuntutan mahasiswa kepada pemerintah pusat. Namun, lembaga legislatif daerah itu mengakui tidak memiliki kewenangan menghentikan sejumlah kebijakan yang dipersoalkan mahasiswa, seperti Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Janji tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, melalui sambungan video call saat ratusan mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jember, Jumat (30/10/2026).

Widarto yang sedang berada di luar kota menyatakan dukungan terhadap aspirasi mahasiswa dan bersedia menandatangani tuntutan tersebut pada Sabtu (31/10/2026), sebelum meneruskannya ke pemerintah pusat.

“Secara prinsip, kami mendukung 100 persen isu-isu yang disuarakan kawan-kawan mahasiswa dan banyak elemen masyarakat hari ini di Kabupaten Jember dan secara keseluruhan di Indonesia,” kata Widarto.

Menurutnya, DPRD kabupaten tidak memiliki kewenangan menghentikan program pemerintah pusat. Karena itu, langkah yang dapat dilakukan adalah menyampaikan aspirasi melalui mekanisme kelembagaan.

“Yang bisa kita lakukan bersama-sama adalah menyuarakan aspirasi ini, menandatangani, kemudian mengirimkannya. Tidak ada DPRD kabupaten yang bisa menghentikan Tapera, tidak ada pemerintah kabupaten yang bisa menghentikan MBG. Itu program pemerintah pusat,” jelasnya.

Sebelumnya, dua anggota Fraksi PDI Perjuangan yang bertugas di Komisi D, Indi Naidha dan Wahyu Prayudi Nugroho, menemui massa aksi. Keduanya menyatakan sepakat dengan 18 tuntutan mahasiswa dan berkomitmen mengawalnya hingga ke pemerintah pusat.

Namun, dukungan sejumlah anggota dewan itu belum memenuhi harapan massa. Mahasiswa meminta tanggung jawab kelembagaan melalui tanda tangan Ketua DPRD, para wakil ketua, dan seluruh fraksi. Mereka menilai penerimaan aspirasi oleh perwakilan anggota dewan belum cukup.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Indonesia Sadar itu menyusun 18 tuntutan dari enam bidang, yakni pendidikan, lingkungan, demokrasi dan hak asasi manusia, politik kebijakan, ekonomi, serta kesehatan.

Koordinator lapangan Aliansi Indonesia Sadar, Muhammad Dhiya’ul Haq, mengatakan tuntutan tersebut merupakan hasil penghimpunan keresahan mahasiswa bersama berbagai elemen masyarakat. Isunya mencakup ketidakadilan, persoalan lingkungan, hingga dominasi militer di ruang sipil.

“Kami melihat kondisi Indonesia dan dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran. Ada banyak hal yang harus disuarakan, mulai dari ketidakadilan, ketertindasan masyarakat, persoalan lingkungan, keracunan, supremasi sipil, sampai militerisme yang sudah masuk ke ranah-ranah sipil,” kata Dhiya’ul Haq.

Dalam bidang pendidikan, mahasiswa mendesak pemerintah menghentikan penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka juga menuntut pendidikan gratis, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta pemerataan fasilitas pendidikan.

Pada sektor lingkungan, mahasiswa menyoroti eksploitasi alam, penanganan bencana, reforma agraria, serta penguatan anggaran mitigasi dan pemulihan pascabencana. Tuntutan lainnya meliputi penegakan HAM, penolakan dominasi militer di ruang sipil, pemberantasan korupsi, kebijakan ekonomi berkeadilan, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.

Aksi dimulai sekitar pukul 15.00 WIB. Massa melakukan longmarch dari kawasan Double Way Universitas Jember menuju Gedung DPRD Jember di Kecamatan Sumbersari. Mereka berasal dari sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta di Jember.

Dua dosen Universitas Jember turut berorasi dalam aksi tersebut. Mereka adalah Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Budaya Unej, Dr. Ikwan Setiawan, dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unej, Dr. Muhammad Iqbal.

Ikwan menyampaikan kritik melalui pembacaan puisi karya WS Rendra dan Wiji Tukul. Adapun Iqbal mendesak pemerintah mengambil tindakan konkret untuk menjawab persoalan yang disuarakan mahasiswa.

“Kita unjuk rasa saat ini turun hujan. Artinya, ini sama dengan saat ini, pemerintah harus turun,” seru Iqbal dari atas mobil komando, disambut tepuk tangan mahasiswa. (art/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS